Saatnya Tarik Tuas Rem, Pak Jokowi!

Ia meminta Presiden Jokowi untuk kembali memperketat pembatasan aktivitas yang bisa menyebabkan penularan Covid-19.

Baca juga: Wali Kota Lihat Warga Bekasi Anggap Kasus Covid-19 Tidak Ada Selama Pelonggaran PSBB

"Rem harus dikencangkan lagi, diperketat lagi. Harusnya tidak ada pelonggaran," kata Tri saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Apabila pemerintah merasa berat dari sisi ekonomi jika pembatasan sosial kembali diperketat, Tri menyarankan agar sosialisasi protokol kesehatan bisa dilakukan dengan lebih masif dan konsisten.

Pasalnya, rekor penambahan kasus tertinggi dalam tiga hari beruntun ini juga disebabkan faktor kedisiplinan masyarakat atas protokol kesehatan yang masih rendah.

Masih banyak masyarakat yang malas memakai masker atau menjaga jarak saat berada di tempat umum.

Namun, Tri melihat rendahnya kedisiplinan masyarakat itu juga disebabkan oleh pemerintah yang tidak serius dalam melakukan sosialisasi.

Baca juga: Penularan Covid-19 Meningkat di Depok karena Pelonggaran PSBB, Warga Abai Protokol Kesehatan

"Pemerintahnya enggak serius. Pemerintah daerah maupun pusat," kata dia.

Tri menilai, sosialisasi dan edukasi untuk menerapkan protokol kesehatan harus dijalankan secara masif.

Begitu juga sanksi yang diterapkan untuk para pelanggar protokol harus lebih dipertegas.

"Harusnya ada edukasi besar-besaran, dan punishment lebih berat lagi," kata dia.

Tes di bawah standar

Di tengah kasus Covid-19 yang cenderung menanjak, pemerintah mengakui tes spesimen masih rendah.

Artinya, jika tes spesimen ditingkatkan, bukan tidak mungkin kasus akan menanjak lagi.

Baca juga: Angka Tes Covid-19 di Indonesia Belum sampai Setengah dari Standar WHO

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, angka pemeriksaan terkait Covid-19 di Indonesia masih belum mencapai setengah dari standar World Health Organization (WHO).

Berdasarkan standar WHO, sebuah negara setiap minggunya harus memeriksa 1 per 1.000 penduduk terkait Covid-19.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa harus memeriksa 267.700 orang setiap minggu.