Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saatnya Tarik Tuas Rem, Pak Jokowi!

Kompas.com - 01/09/2020, 08:48 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam menghadapi pandemi Covid-19, selalu muncul perdebatan apakah pemerintah seharusnya lebih memperhatikan penanganan dari sisi kesehatan atau ekonomi.

Jika terlalu fokus ke kesehatan, sektor ekonomi akan terganggu karena berbagai pembatasan aktivitas yang diterapkan.

Sementara itu, jika fokus ke ekonomi dengan membuka berbagai aktivitas, akan berisiko meningkatkan penularan Covid-19.

Baca juga: Kasus Corona Jakarta Masih Tinggi, PSBB Diperpanjang Lagi, Saatnya Injak Rem Darurat?

Namun, Presiden Joko Widodo sejak jauh hari sudah menegaskan bahwa sektor kesehatan dan ekonomi sama pentingnya pada masa pandemi Covid-19. Ia pun memperkenalkan konsep keseimbangan gas dan rem.

"Dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang," ujar Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020).

"Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tetapi kesehatannya menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tetapi ekonominya menjadi sangat terganggu," lanjut dia.

Presiden Jokowi pun meminta semua kepala daerah menyeimbangkan sektor kesehatan dengan ekonomi saat menangani Covid-19 di wilayah masing-masing.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta dan Darurat Kapasitas RS, Haruskah Tarik Rem Darurat?

Ia tak ingin Indonesia jatuh ke jurang resesi yang terlalu dalam karena mengabaikan sektor ekonomi.

Ia sekaligus tak ingin masyarakat mengalami krisis kesehatan berkepanjangan karena mengabaikan sektor kesehatan.

"Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, ini harus pas betul, ada balance, ada keseimbangan," katan dia.

Tarik tuas rem

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menilai, pemerintah sudah cukup dalam menginjak gas untuk menggenjot sektor perekonomian melalui pembukaan aktivitas di sejumlah sektor.

Baca juga: Kasus Covid-19 Capai Rekor 3 Hari Berturut-turut, Jokowi Diminta Tarik Tuas Rem

Hal itu berdampak pada kasus Covid-19 yang meningkat dan mencapai rekor tertinggi dalam tiga hari berturut-turut, yakni pada Kamis, Jumat, dan Sabtu pekan lalu.

Pada Kamis (27/8/2020), terjadi penambahan jumlah kasus Covid-19 tertinggi dengan 2.719 orang.

Lalu, keesokan harinya, rekor kembali pecah dengan 3.003 orang. Selanjutnya pada Sabtu, angkanya kembali naik menjadi 3.308 orang.

Oleh karena itu, Tri menilai, saat ini adalah saat yang tepat untuk menarik tuas rem.

Ia meminta Presiden Jokowi untuk kembali memperketat pembatasan aktivitas yang bisa menyebabkan penularan Covid-19.

Baca juga: Wali Kota Lihat Warga Bekasi Anggap Kasus Covid-19 Tidak Ada Selama Pelonggaran PSBB

"Rem harus dikencangkan lagi, diperketat lagi. Harusnya tidak ada pelonggaran," kata Tri saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Apabila pemerintah merasa berat dari sisi ekonomi jika pembatasan sosial kembali diperketat, Tri menyarankan agar sosialisasi protokol kesehatan bisa dilakukan dengan lebih masif dan konsisten.

Pasalnya, rekor penambahan kasus tertinggi dalam tiga hari beruntun ini juga disebabkan faktor kedisiplinan masyarakat atas protokol kesehatan yang masih rendah.

Masih banyak masyarakat yang malas memakai masker atau menjaga jarak saat berada di tempat umum.

Namun, Tri melihat rendahnya kedisiplinan masyarakat itu juga disebabkan oleh pemerintah yang tidak serius dalam melakukan sosialisasi.

Baca juga: Penularan Covid-19 Meningkat di Depok karena Pelonggaran PSBB, Warga Abai Protokol Kesehatan

"Pemerintahnya enggak serius. Pemerintah daerah maupun pusat," kata dia.

Tri menilai, sosialisasi dan edukasi untuk menerapkan protokol kesehatan harus dijalankan secara masif.

Begitu juga sanksi yang diterapkan untuk para pelanggar protokol harus lebih dipertegas.

"Harusnya ada edukasi besar-besaran, dan punishment lebih berat lagi," kata dia.

Tes di bawah standar

Di tengah kasus Covid-19 yang cenderung menanjak, pemerintah mengakui tes spesimen masih rendah.

Artinya, jika tes spesimen ditingkatkan, bukan tidak mungkin kasus akan menanjak lagi.

Baca juga: Angka Tes Covid-19 di Indonesia Belum sampai Setengah dari Standar WHO

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, angka pemeriksaan terkait Covid-19 di Indonesia masih belum mencapai setengah dari standar World Health Organization (WHO).

Berdasarkan standar WHO, sebuah negara setiap minggunya harus memeriksa 1 per 1.000 penduduk terkait Covid-19.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa harus memeriksa 267.700 orang setiap minggu.

"Pada saat ini Indonesia baru mencapai 46,85 persen dari standar WHO tersebut," kata Wiku di Graha BNPB, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2020).

Wiku mengatakan, sepekan terakhir atau 24 hingga 30 Agustus 2020, pemerintah memeriksa 125.434 penduduk terkait Covid-19.

Angka itu diklaim meningkat cukup tinggi dibandingkan minggu sebelumnya atau 17 hingga 23 Agustus 2020, dengan jumlah pemeriksaan mencapai 95.463 penduduk.

Baca juga: Memasuki Bulan September, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 174.796

Pemerintah pun berharap agar pemeriksaan terkait Covid-19 dapat terus meningkat mencapai standar WHO.

Menurut dia, saat ini baru Provinsi DKI Jakarta yang bisa memenuhi standar WHO itu.

Adapun hingga Senin (31/8/2020), kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 174.796 kasus.

Jumlah pasien totalnya ada 125.959 orang. Sementara itu, total pasien Covid-19 yang meninggal di Indonesia mencapai 7.417 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com