Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Kecerdasan Buatan Jadi Jalan Keluar Kelola SDM di Revolusi 4.0

Kompas.com - 31/08/2020, 12:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan jalan keluar dalam mengelola dan memberi nilai tambah sumber daya manusia (SDM).

Terutama di masa revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sebuah negara seharusnya tak hanya sebagai pasar dari sebuah teknologi, tetapi juga menjadi pelakunya.

"Kecerdasan buatan menjadi jalan keluar agar negara tidak sekedar menjadi pasar, melainkan juga sebagai pelaku dari revolusi industri 4.0," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan di acara pengenalan kampus (PK) mahasiswa baru Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya tahun akademik 2020/2021 secara daring, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Seorang YouTuber Hidupkan Nirvana Lewat Kecerdasan Buatan

Ia mengatakan, kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk menemukan model pengembangan bisnis baru.

Sebab, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada harus mampu memberikan nilai tambah sumber daya yang dikelola sehingga kecerdasan buatan menjadi salah satu solusinya.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, variabel utama masa depan bangsa sangat dipengaruhi disrupsi di semua sektor kehidupan.

"Menguatnya pemanfaatan kecerdasan buatan, penggunaan big data dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, akan menyebabkan pembangunan tidak lagi linear, tapi bersifat eksponensial yang berkembang secara pesat," kata dia.

Baca juga: Inovasi Kamera Pengukur Suhu Tubuh Berbasis Kecerdasan Buatan

Hal itu pula yang membuat kecerdasan buatan penting dimiliki agar tak tertinggal.

Ia pun berharap para mahasiswa di perguruan tinggi dapat menjadi agen perubahan dan role model di lingkungan masyarakat.

Terutama dalam penerapan ilmu pengetahuan dan keteladanan mereka demi membangun bangsa yang lebih maju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com