Anggota DPR: Kalau Program Pemerintah Bagus, Harusnya Percaya Diri Tanpa Influencer

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mempertanyakan soal anggaran pemerintah senilai Rp 90,45 miliar yang disebut digelontorkan untuk pengunaan influencer.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu memanfaatkan influencer jika percaya diri dengan program kerja dan kebijakan yang dibuat untuk masyarakat.

"Jika kebijakan dan programnya sudah bagus, saya pikir, pemerintah harus percaya diri bahwa rakyat akan mendukung meski tidak ada dukungan subyektif dari para influencer yang dibayar profesional," kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2020).

Baca juga: KPK Cermati Penggunaan Anggaran Sewa Influencer

Ia khawatir influencer sengaja digunakan untuk mempengaruhi opini publik secara instan dan masif sehingga membenarkan kebijakan pemerintah.

Jika demikian, Netty mengatakan, informasi yang diterima masyarakat bisa bias. Masyarakat juga akan kehilangan daya kritik karena dihujani dengan opini influencer.

"Masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subyektif dan berpihak pada pemerintah," ucap Netty.

"Akhirnya, masyarakat tidak bisa jernih berpikir dan memilah mana program yang memang bagus dan bermanfaat serta mana program yang buruk dan tidak tepat sasaran. Akhirnya masyarakat kehilangan daya kritisnya karena dihujani opini influencer," kata dia. 

Netty pun sangsi penggunaan influencer akan membangun komunikasi pemerintah dengan rakyat secara efektif.

Menurut Netty, penganggaran yang besar untuk influencer akan sia-sia saja jika penggunannya tidak tepat guna dan sasaran.

Apalagi, saat ini pemerintah perlu memperhatikan situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Apakah anggaran sebesar itu signifikan dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan rakyat. Apa tidak mubazir?" ucap dia.

Baca juga: Saat Dana Miliaran Rupiah untuk Influencer Jadi Sorotan...

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pemerintah pusat menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar untuk influencer.

Data tersebut merupakan belanja pemerintah dari tahun 2017-2020 yang dihimpun ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, pihaknya menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader dalam melakukan pencarian anggaran di LPSE.

Hasilnya, terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut sejak 2017.