Zulkifli Hasan: Tak Cukup Hanya Mengkritik, PAN Perlu Bantu Masyarakat dan Pemerintah

Kompas.com - 24/08/2020, 09:49 WIB
Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIKetua DPP PAN, Zulkifli Hasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, krisis kesehatan yang disebabkan Covid-19 telah berdampak pada krisis ekonomi.

Ia mengingatkan para kader bahwa pemerintah tidak hanya membutuhkan kritik tetapi bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Kita harus mengambil tanggung jawab ikut bersama-sama pemerintah, membantu, kita meyakini tidak cukup kita mengkritik, apalagi memaki-maki, tidak cukup," kata Zulkifli dalam pidatonya di acara hari ulang tahun PAN ke-2  yang disiarkan langsung di saluran YouTube DPP PAN, Minggu (23/8/2020).

"Justru di tengah kesulitan yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran PAN untuk membantu lapisan masyarakat pemerintah dan lain-lain," kata dia.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Pak Amien Rais ibarat Pesawat Maju Terus, Tak Ada Remnya

Zulkifli mengatakan, pandemi Covid-19 melahirkan krisis-krisis ekonomi seperti perusahaan-perusahaan yang tutup sehingga pengangguran semakin meningkat.

Oleh karena itu, ia mengintruksikan para kader untuk mengambil tanggung jawab membantu Indonesia menghadapi pandemi.

"Kita sudah dewasa (PAN), kita harus mengambil tanggung jawab, sekali lagi tidak cukup kita memaki dan mengkritik, tetapi kita memberikan bukti nyata kepada negeri yang kita cintai ini," ujar dia. 

Pada acara hari ulang tahun PAN ke-22, Presiden Joko Widodo hadir secara virtual.

Jokowi mengatakan, semangat pergerakan Partai Amanat Nasional (PAN) sejalan dengan semangat pemerintah dalam membangun Indonesia.

"Saya yakin PAN sejalan dengan semangat yang saya sampaikan tadi. Sejalan dengan semangat pemerintah," kata Jokowi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X