YLBHI Minta Pasal Penodaan dan Penistaan Agama Dihapus

"Misalnya kalau pemalsuan uang maka barang buktinya uang palsunya atau alat mencetak uang palsu itu. Dalam kasus Meliana barang buktinya adalah toa (pengeras suara) masjid, padahal toa masjid itu nggak ada kaitanya dengan perbuatannya Meliana," tutur Asfina.

Meski begitu, lanjut Asfina, pihaknya tak menutup mata bahwa negara bermaksud baik untuk melindungi umat dari perbuatan permusuhan dan kebencian berdasar agama.

Oleh karena itu, YLBHI mendorong agar pasal penodaan agama diubah menjadi pasal hate crime serta siar kebencian dan diskriminasi berbasis agama.

"Sehingga dia lebih tepat guna dan tidak mengkriminalisasi kebebasan beragama, berkeyakinan. Dan harapan kami masih ada dalam RUU KUHP," kata dia.

Adapun secara keseluruhan, YLBHI mencatat, selama Januari hingga Mei 2020,terjadi 38 kasus penodaan agama di Indonesia.

Ke-38 kasus itu tersebar di sejumlah provinsi, mayoritas di Sulawesi Selatan.

"Jadi ada daerah-daerah yang cukup menonjol yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara dan Jawa Barat. Kalau kita pelajari kasus-kasus sebelumnya, memang daerah ini selalu ada dan cukup banyak," kata Asfinawati.

Berdasarkan catatan YLBHI, dari 38 kasus, 6 di antaranya terjadi di Sulawesi Selatan. Kemudian, di Maluku Utara dan Jawa Timur masing-masing terjadi 5 kasus.

Baca juga: Catat 38 Kasus dalam 5 Bulan, YLBHI Minta Hapus Pasal Penodaan Agama

Lalu, di Jawa Barat dan Sumatera Utara masing-masing terjadi 4 kasus, sedangkan di Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta masing-masing ada 2 kasus.

Selanjutnya, di Bali, Gorontalo, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan terjadi 1 kasus.

Dari 38 kasus tersebut, pelaku 25 kasus sudah ditangkap. Dari jumlah tersebut, 11 kasusnya dalam proses penyelidikan, 10 kasus masuk proses penyidikan, 1 kasus disidangkan, dan sisanya tidak ditindaklanjuti.