Kompas.com - 21/08/2020, 19:55 WIB
Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri YouTube/Sekretariat PresidenPresiden RI kelima Megawati Soekarnoputri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, menilai kehadiran kepala daerah perempuan masih sangat sedikit.

"Politik di kalangan kaum perempuan sangat minim. Selain ini, kalau ini saya lihat dari webinar yang ada yang akan jadi (kepala daerah) itu hanya berapa orang ya," kata Megawati dalam sekolah partai PDI-P secara virtual, Jumat (21/8/2020).

Kendati demikian, ia meminta para perempuan yang menjadi bakal calon kepala daerah yang diusung PDI-P berjuang mati-matian agar terpilih di Pilkada 2020.

Baca juga: Megawati Sebut Survei Bukan Segalanya, tetapi Tetap Penting

 

Ia meminta para bakal calon kepala daerah perempuan yang diusung PDI-P menunjukkan kualitasnya.

Megawati juga mengatakan, kehadiran perempuan dalam politik sangat penting seiring tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyasar kaum hawa dan anak-anak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terlebih, menurut Megawati, pada masa pandemi Covid-19, semakin banyak kasus KDRT yang menyasar perempuan dan anak-anak.

"Persoalan perempuan seperti yang tadi saya katakan itu sangat mengganggu pikiran saya. Akibat Covid makin terbuka yang namanya KDRT di perempuan dan anak," ucap Megawati.

Baca juga: Di Sekolah Partai PDI-P, Megawati Puji Risma dan Azwar Anas

"Coba Bapak-bapak tolong pikir ya. Kalian kan punya istri, punya anak perempuan, dilindungi dengan baik. Bukannya dipukul. Itu yang harus diperhatikan," kata Presiden kelima RI itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

Nasional
316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X