Kompas.com - 21/08/2020, 21:07 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati  saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendorong supaya pasal tentang penodaan agama di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal penistaan agama di Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dihapus.

Sebab, menurut YLBHI, pasal tersebut tidak jelas dan tak memenuhi asas legalitas hukum.

"Perlu ada penghapusan pasal penodaan agama di KUHP dan penistaan agama di Undang-Undang Ormas karena dia tidak memenuhi asas legalitas. Tidak jelas apa sih penodan agama, apa sih penistaan agama, tidak ada definisinya," kata Ketua Umum YLBHI Asfinawati dalam diskusi virtual yang digelar Jumat (21/8/2020).

Baca juga: YLBHI: Sejumlah Remaja Dituding Lakukan Penodaan Agama karena Video TikTok

Asfina mengatakan, Pasal 156a KUHP kerap kali digunakan untuk menjerat terduga pelaku penodaan agama.

Padahal, pasal tersebut tidak menjelaskan definisi dari penodaan agama itu sendiri.

Hal yang sama juga terjadi pada pasal tentang penistaan agama di UU Ormas.

Oleh karena itu, menurut Asfina, pemrosesan kasus penodaan dan penistaan agama sangat dipengaruhi persepsi publik dan penegak hukum.

"Tidak ada definisi yang jelas sehingga penegakan hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa atau publik," ujar Asfina.

"Bahkan bisa mempidanakan apa saja dan gangguan ketertiban masih menjadi alasan untuk menangkap atau memproses hukumnya (terduga pelaku penodaan atau penistaan agama)," ucap dia.

Tidak hanya itu, Asfina menyebut, proses hukum kasus penodaan agama kerap dilakukan karena viralnya peristiwa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X