YLBHI: Banyak Kasus Penodaan Agama yang Diproses karena Terlanjur Viral

Kompas.com - 21/08/2020, 18:10 WIB
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati  saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) Asfinawati menyebut, banyak terduga pelaku kasus penodaan agama yang tetap diproses hukum meski tak berniat melakukan penodaan agama. 

Sejumlah kasus tetap diproses pihak kepolisian lantaran sudah terlanjur viral karena diduga melanggar Undang-Undang ITE.

"Banyak kasus ini (penodaan agama) tidak membuktikan niat. Hal ini sudah sering dulu kami ungkapkan, kalau niat itu dengan sengaja menghina misalnya, dengan sengaja menodai agama. Itu tidak pernah dibuktikan," kata Asfina dalam diskusi virtual yang digelar Jumat (21/8/2020).

Baca juga: YLBHI: Hingga Mei 2020, Terjadi 38 Kasus Penodaan Agama, Mayoritas di Sulsel

Asfina mencontohkan, pernah terjadi sebuah kasus, seseorang melakukan aksi sumpah dengan menginjak kitab suci demi membuktikan cintanya pada sang kekasih.

Aksi tersebut ternyata diabadikan oleh sang kekasih yang berada di luar negeri.

Setelah pasangan itu tak lagi bersama, sang kekasih menyebarkan dokumentasi aksi injak kitab suci yang dilakukan mantan kekasihnya itu.

Peristiwa tersebut viral di media sosial dan berujung diproses kepolisian.

Meski niat menyebarkan dokumentasi tersebut bukan untuk sengaja menodai agama dan polisi mengetahui bahwa yang diinjak bukan kibat suci, sang kekasih ini pada akhirnya tetap diproses hukum.

"Tapi karena sudah ramai, sudah viral, memang harus ada yang dikorbankan untuk memuaskan publik, seolah-olah begitu. Meskipun kita perlu bertanya, apakah betul publik tidak bisa tenang kalau dielaskan yang sebenarnya," ujar Asfina.

Di samping tidak terbuktinya unsur kesengajaan, menurut Asfina, kasus penodaan agama kerap kali diproses tanpa adanya barang bukti.

Baca juga: Catat 38 Kasus dalam 5 Bulan, YLBHI Minta Hapus Pasal Penodaan Agama

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X