Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Pastikan Tak Ada Perlakuan Istimewa bagi Gibran di Sekolah Partai PDI-P

Kompas.com - 21/08/2020, 16:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memastikan tak ada perlakuan istimewa kepada putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang mengikuti sekolah partai.

Gibran menjadi peserta sekolah partai sebagai bakal calon wali kota Solo pada Pilkada 2020.

Gibran yang hadir secara virtual menyatakan siap melakukan push up jika dianggap melanggar aturan kedisiplinan sekolah tersebut.

Baca juga: Sekjen PAN Sebut Gibran Punya Peluang Besar, Bobby Harus Kerja Keras

Mulanya Hasto berbincang secara virtual dengan Gibran lewat aplikasi zoom.

Ia mengingatkan Gibran agar tak mematikan dan meninggalkan layar zoom selama sekolah partai berlangsung.

"Nanti Mas Gibran juga harus memberikan contoh, tidak boleh on off, tetapi kemudian orangnya enggak ada. Itu juga enggak boleh. Yang penting Mas Gibran sudah siap ya. Sekolah kita ini tegas sekali ini. Kalau tidak disiplin harus push-up ini, siap gak mas?" ucap Hasto.

"Dan disiplin tidak pernah membedakan seseorang karena semua berstatus peserta sekolah Partai. Jadi mas Gibran siap memenuhi seluruh ketentuan disiplin?" tanya Hasto.

"Baik Pak," jawab Gibran.

Selain diikuti Gibran, anak pesohor PDI-P lain yang hadir ialah putra mantan Sekjen PDI-P Pramono Anung, Haninditho Himawan Pramono.

Hasto pun mengancam menarik rekomendasi para bakal calon kepala daerah yang tak disiplin selama sekolah partai.

Baca juga: Penuhi Syarat, Paslon Bajo Penantang Gibran di Pilkada Solo Dapat Tiket Daftar ke KPU

"Sekolah partai ini punya konsekuensi terberat jika aturan disiplin dilanggar. Maka itu DPP belum serahkan KWK (rekomendasi). Kita mendisiplinkan diri selama sekolah partai ini," ucap Hasto.

Untuk diketahui, sekolah partai diadakan PDI-P secara virtual untuk mempersiapkan 129 bakal calon kepala daerah yang hendak maju di Pilkada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com