Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Pembangunan Terpukul Mundur akibat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 18/08/2020, 13:45 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, seluruh capaian pembangunan di Tanah Air terpukul mundur oleh munculnya pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

"Kita semua telah menyaksikan dan merasakan bagaimana capaian-capaian pembangunan yang setahap demi setahap telah diraih, terpukul mundur oleh disrupsi total akibat serangan pandemi Covid-19," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Bahaya Pengembangan Vaksin Covid-19 yang Tak Taat Metode Ilmiah

Ia mencontohkan, tahun ini pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya di kisaran 1 persen. Padahal dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata lima persen.

Proyeksi 1 persen pun, kata Ma'ruf, baru bisa teralisasi apabila upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran berjalan sesuai harapan dan kegiatan ekonomi mulai bergerak.

"Jumlah penduduk miskin dan pengangguran juga bertambah cukup besar akibat melambatnya kegiatan ekonomi," kata dia.

Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk menghalau krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Lima Warga Sukoharjo Terpapar Covid-19 di Acara Pernikahan

Antara lain dengan memperlebar defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) hingga 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun ini.

Pelebaran batas defisit tersebut, kata dia, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan berlaku hingga Tahun Anggaran 2022.

"Ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial serta stimulus ekonomi, khususnya melalui pengalokasian stimulus fiskal yang besarnya hampir mencapai 4,5 persen dari PDB," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, pelebaran defisit ini juga diperlukan karena pendapatan negara khususnya dari pajak mengalami penurunan drastis.

Termasuk juga untuk mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

Baca juga: WN Inggris Ditemukan Meninggal, Sempat Kontak dengan Warga Positif Covid-19

Selain itu, RAPBN 2021 juga telah diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi disamping penguatan penanganan kesehatan.

Kemudian untuk mendorong reformasi struktural di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing ekonomi Indonesia.

"Juga mempercepat transformasi menuju ekonomi digital dan memastikan manfaat dari perubahan demografi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com