Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Sebut Covid-19 Disrupsi Sendi Kehidupan Masyarakat hingga Keuangan Negara

Kompas.com - 18/08/2020, 11:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh penyelenggara negara melihat kembali di mana posisi Indonesia saat ini.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Keberadaan posisi Indonesia saat ini harus diketahui karena menurutnya, seluruh dunia tengah mengalami bencana kesehatan, yakni pandemi Covid-19.

Apalagi Indonesia baru saja merayakan kemerdekaannya yang ke-75 pada 17 Agustus 2020 dan memperingati Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2020.

"Saya ingin mengajak kita sebagai penyelenggara negara bersama-sama melihat dimana posisi kita hari ini," ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Sindiran Kalla di Hari Konstitusi...

Tidak hanya itu, Ma'ruf juga meminta agar para penyelenggara negara membuka kembali catatan tentang apa saja yang telah dilakukan sampai saat ini.

Termasuk juga apa saja yang masih perlu dituntaskan demi tercapainya cita-cita bangsa sesuai amanat undang-undang dasar (UUD) 1945.

Ma'ruf mengatakan, semua ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi di berbagai sektor.

"Wabah Covid-19 yang semula merupakan masalah kesehatan kini telah menimbulkan disrupsi terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, peribadatan dan kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat, serta tidak luput pula kondisi keuangan negara," kata dia.

Baca juga: Pesan Jusuf Kalla di Peringatan Hari Konstitusi

Oleh karena itu, ia pun berharap peringatan Hari Konstitusi ini dapat menjadi momentum penting untuk evaluasi dan refleksi.

Terutama terkait apa saja yang telah dilakukan sebagai bangsa dan negara dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut.

Adapun dalam peringatan Hari Konstitusi 2020, sejumlah tokoh hadir secara langsung maupun virtual.

Antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan beberapa pejabat lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com