Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pesan Kebangsaan MUI Jelang HUT ke-75 RI

Kompas.com - 16/08/2020, 14:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pesan kebangsaan dalam rangka HUT ke-75 RI di masa pandemi Covid-19.

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid mengatakan, dalam pesan kebangsaan tersebut MUI mengajak seluruh komponen bangsa mengungkapkan rasa syukur agar bangsa Indonesia tetap dilindungi dan diberi kekuatan.

Utamanya dalam menghadapi berbagai musibah, ujian, dan cobaan di masa pandemi Covid-19 ini.

"MUI mengajak kepada rakyat Indonesia untuk berdoa semoga Allah SWT segera mengangkat wabah virus corona dari bumi Indonesia dan seluruh dunia," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8/2020).

Baca juga: HUT RI ke-75 dan Upaya Merawat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Selain itu, MUI juga mengajak semua komponen bangsa untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan dan mengokohkan konsensus nasional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.

Apalagi, kata dia, kemerdekaan Indonesia dicapai atas ikhtiar bersama seluruh rakyat Indonesia yang ingin hidup bebas merdeka dari segala bentuk penindasan dan penjajahan.

"Sehingga kemerdekaan harus dinikmati dan dirasakan seluruh rakyat. Kemerdekaan Indonesia harus dapat menyatukan keanekaragaman budaya, bahasa, etnis, suku, ras, golongan, dan agama," kata dia.

Oleh karena itu, MUI pun mendorong pemerintah untuk terus melakukan ikhtiar mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan bernegara, yaitu melindungi Indonesia.

Baca juga: Saat HUT Ke-75 RI, Lampu Merah di Kota Padang Akan Menyala 3 Menit

Pada masa saat ini, kata dia, MUI juga menilai saat ini mulai terjadi gejala memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme dan persaudaraan antar warga bangsa.

Zainut mengatakan, hal tersebut ditandai dengan menguatnya sikap individualistik dan perilaku eksklusif kelompok yang mengusung tema primordialisme.

Termasuk sikap permisif masyarakat terhadap paham radikal yang menentang Pancasila dan simbol-sombol negara dengan dalih agama.

Di sisi lain, kata dia, paham liberalisme dan sekularisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dalih kebebasan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) juga.

"Semuanya itu merupakan ancaman bagi kelangsungan NKRI dan Pancasila," kata dia.

Disamping itu, MUI pun menengarai saat ini mulai terjadi gejala nilai-nilai budaya bangsa yang terkikis.

Baca juga: Sambut Hari Kemerdekaan, Buruh Ketenagalistrikan Luncurkan Poster Tolak Omnibus Law

Hal tersebut terlihat dari semakin lemahnya ikatan sosial masyarakat, longgarnya nilai etika, hukum dan agama, sehingga melahirkan penyimpangan perilaku sosial di masyarakat.

Antara lain, perilaku koruptif, kolutif, penyalahgunaan wewenang, penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan perilaku menyimpang lainnya.

"Di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, MUI mengajak semua pihak khususnya tokoh agama, elit politik dan tokoh masyarakat umenjadi teladan dan pelopor dalam mencari solusi dalam situasi krisis, bukan sebaliknya manfaatkan krisis untuk mencari popularitas politik," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com