Sambut Hari Kemerdekaan, Buruh Ketenagalistrikan Luncurkan Poster Tolak Omnibus Law

Kompas.com - 16/08/2020, 11:13 WIB
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat pekerja dan buruh di sektor ketenagalistrikan meluncurkan sejumlah poster untuk menyuarakan penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Peluncuran poster berisikan pesan mengenai penolakan omnibus law itu sehubungan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 pada Senin, (17/8/2020).

"Omnibus law RUU Cipta Kerja justru akan membuat ekonomi masyarakat menjadi lebih terpuruk. Hal ini disebabkan karena di dalam omnibus law terdapat pasal-pasal yang berpotensi menyebabkan listrik dikuasai oleh pihak swasta atau asing," ujar Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (DPP SP PLN) Persero Muhammad Abrar Ali dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).

Baca juga: Aksi Tolak Omnibus Law di Yogyakarta Berlangsung hingga Malam Hari, Demonstran Bakar Ban

Adapun serikat pekerja dan buruh di sektor ketenagalistrikan tersebut meliputi SP PLN Persero, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP), Serikat Pekerja Pembangkit Jawa–Bali (SP PJB), Serikat Pekerja Elektronik Elektrik–FSPMI (SPEE-FSPMI), dan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (Serbuk).

Menurut Abrar, jika RUU Cipta Kerja disahkan, sangat bertentangan dengan konstitusi dan dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.

"Jika listrik tidak lagi kuasai oleh negara, maka hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan tarif listrik, sehingga harga listrik akan mahal," kata Abrar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Ketua Umum PPIP, Kuncoro menyatakan, sebagai bentuk penolakan, pihaknya mendesak agar pembahasan omnibus law dihentikan.

“Semua ini semata-mata untuk memastikan agar listrik sebagai cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dalam penguasaan negara," kata Kuncoro.

Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law di Yogyakarta Diwarnai Kericuhan

Selain melakukan melakukan kampanye di media sosial, buruh di sektor ketenagalistrikan juga akan memasang spanduk dan baliho penolakan omnibus law di sejumlah titik strategis.

"Tujuannya agar masyarakat sadar, jika omnibus law disahkan, maka masyarakat akan mengalami kerugian," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X