Menko PMK Sebut Buta Huruf Modern Jadi Tantangan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini buta huruf modern menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia dan dunia.

Ia mengatakan, buta huruf modern atau iliterasi modern terjadi di tengah kemudahan mengakses informasi secara digital dengan adanya internet.

Muhadjir mengatakan, penyebab buta huruf modern itu dikarenakan seseorang tidak mau atau tidak mampu mengelelola informasi yang diterimanya.

"Dengan informasi yang melimpah, justru masyarakat menjadi malas menyerap informasi secara menyeluruh.

Baca juga: Buta Huruf, Begini Cara Pak Tile dan Pak Bendot Baca Skenario Si Doel Anak Sekolahan

"Itulah yang disebut dengan buta huruf modern, bukan karena tidak bisa baca atau tulis," ujar Muhadjir, dalam webinar 'Persiapan Perpustakaan dalam Menghadapi Pendidikan Jarak Jauh' yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah, dikutip dari situ resmi Kemenko PMK, Minggu (16/8/2020).

Menurut Muhadjir, saat ini terdapat dua tipe iliterasi di era modern, yaitu urban iliterasi dan rular iliterasi.

Urban Iliterasi atau buta huruf perkotaan adalah karakteristik iliterasi modern, yakni informasi melimpah ruah tetapi gagal menangkap informasinya secara menyeluruh.

Contohnya, kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, seseorang yang membaca berita hanya judul atau membaca buku cuma kesimpulannya.

"Informasi supervisial, terpenggal. Ini sangat berbahaya," kata Muhadjir.

Sementara itu, rural iliterasi atau buta huruf desa, kata dia, diakibatkan oleh terbatasnya akses informasi.

Misalnya terjadi di wilayah desa terpencil yang minim informasi dari dunia luar sehingga membuat informasi yang diterima mereka tak berjalan baik.

Baca juga: Enggan Kasasi, Nenek Buta Huruf Korban Penipuan Tanah di Depok Hanya Mau Sertifikatnya Kembali

"Keduanya sangat berbahaya karena bisa menimbulkan misinformasi. Tantangan teknologi informasi di era modern bukan jadi pemerataan informasi justru menjadi menumpuk, sedangkan yang tidak mendapatkan akses semakin tertinggal," kata dia.

Adanya ketimpangan tersebut, kata dia, harus disiasati dengan regulasi terkait pemerataan informasi.

Sebab jika dibiarkan, kata dia, maka masyarakat desa yang tertinggal akan semakin tertinggal dengan masyarakat perkotaan.