Menko PMK Sebut Buta Huruf Modern Jadi Tantangan Indonesia

Kompas.com - 16/08/2020, 10:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini buta huruf modern menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia dan dunia.

Ia mengatakan, buta huruf modern atau iliterasi modern terjadi di tengah kemudahan mengakses informasi secara digital dengan adanya internet.

Muhadjir mengatakan, penyebab buta huruf modern itu dikarenakan seseorang tidak mau atau tidak mampu mengelelola informasi yang diterimanya.

"Dengan informasi yang melimpah, justru masyarakat menjadi malas menyerap informasi secara menyeluruh.

Baca juga: Buta Huruf, Begini Cara Pak Tile dan Pak Bendot Baca Skenario Si Doel Anak Sekolahan

"Itulah yang disebut dengan buta huruf modern, bukan karena tidak bisa baca atau tulis," ujar Muhadjir, dalam webinar 'Persiapan Perpustakaan dalam Menghadapi Pendidikan Jarak Jauh' yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah, dikutip dari situ resmi Kemenko PMK, Minggu (16/8/2020).

Menurut Muhadjir, saat ini terdapat dua tipe iliterasi di era modern, yaitu urban iliterasi dan rular iliterasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Urban Iliterasi atau buta huruf perkotaan adalah karakteristik iliterasi modern, yakni informasi melimpah ruah tetapi gagal menangkap informasinya secara menyeluruh.

Contohnya, kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, seseorang yang membaca berita hanya judul atau membaca buku cuma kesimpulannya.

"Informasi supervisial, terpenggal. Ini sangat berbahaya," kata Muhadjir.

Sementara itu, rural iliterasi atau buta huruf desa, kata dia, diakibatkan oleh terbatasnya akses informasi.

Misalnya terjadi di wilayah desa terpencil yang minim informasi dari dunia luar sehingga membuat informasi yang diterima mereka tak berjalan baik.

Baca juga: Enggan Kasasi, Nenek Buta Huruf Korban Penipuan Tanah di Depok Hanya Mau Sertifikatnya Kembali

"Keduanya sangat berbahaya karena bisa menimbulkan misinformasi. Tantangan teknologi informasi di era modern bukan jadi pemerataan informasi justru menjadi menumpuk, sedangkan yang tidak mendapatkan akses semakin tertinggal," kata dia.

Adanya ketimpangan tersebut, kata dia, harus disiasati dengan regulasi terkait pemerataan informasi.

Sebab jika dibiarkan, kata dia, maka masyarakat desa yang tertinggal akan semakin tertinggal dengan masyarakat perkotaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Satgas: Efektivitas Vaksin Covid-19 Masih Tinggi, Termasuk Melindungi dari Varian Delta

Nasional
BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

BKN Sebut Informasi Pelaksanaan TWK Pegawai KPK Rahasia Negara

Nasional
Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X