Rangkuman Pidato Jokowi: Dari Membajak Krisis hingga Mereka yang Paling Agamis...

Kompas.com - 15/08/2020, 13:14 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dengan suasana yang berbeda pada tahun ini.

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, ruang sidang di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2020), tak lagi terisi penuh oleh anggota DPR dan para tamu undangan lainnya.

Jumlah anggota DPR dan tamu yang hadir secara fisik dibatasi agar bisa menerapkan jaga jarak.

Lebih banyak anggota DPR dan para tamu yang menyaksikan acara tahunan tersebut secara virtual.

Baca juga: Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen, Ekonom: Terlalu Konservatif

Semua itu tak lain karena pandemi Covid-19. Pidato kenegaraan Presiden Jokowi pun tak jauh dari urusan penanganan pandemi. Berikut rangkumannya:

Singgung kursi kosong

Di awal pidato, Presiden Jokowi langsung menyinggung soal banyaknya kursi kosong di ruang sidang tersebut.

"Semestinya, seluruh kursi di ruang sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong. Semestinya, sejak dua minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 tahun Indonesia merdeka," kata dia.

Namun, semua yang sudah direncanakan tersebut harus berubah total karena efek pandemi Covid-19. Meski demikian, Jokowi mengingatkan bahwa semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur dalam memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka.

Seluruh dunia terdampak

Presiden Jokowi menyebutkan, sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Antropolog: Pakai Baju Adat Sabu Raijua, Respek Jokowi Terhadap Budaya NTT

Mengutip WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20,4 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 744.000 jiwa.

"Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara-negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19," kata dia.

Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97 persen, tetapi di kuartal kedua kita minus 5,32 persen.

Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17-20 persen.

Bajak momentum krisis

Namun, Presiden Jokowi justru menilai kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan.

Baca juga: Memaknai Bajak Momentum Krisis dalam Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

Ibarat komputer, Presiden Jokowi menyebut perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan restart, harus melakukan rebooting.

"Dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya," kata dia.

Presiden Jokowi menyambut hangat seruan para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Kebangkitan untuk melakukan sebuah lompatan besar.

Ia menilai, inilah saatnya Indonesia membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar.

Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Baca juga: IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

"Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru, momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan," kata dia.

Langkah tangani krisis

Presiden Jokowi lalu menjabarkan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani krisis kesehatan.

Pertama, pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi Covid-19 di Tiongkok.

Lalu, pemerintah menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat- obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan.

"Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Baju Adat NTT yang Dipakai Jokowi Hanya Disiapkan 3 Hari

Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, Indonesia juga cepat bergerak.

Pemerintah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji.

Juga membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Lalu, membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Kartu Prakerja.

"Sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah," kata Presiden Jokowi.

Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program. Menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini.

Baca juga: Jokowi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Capai 5,5 Persen, Realistis

Melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat. Menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Terima kasih ke tenaga kesehatan

Presiden Jokowi menyebutkan, perjuangan untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa dilakukan.

Atas nama rakyat, bangsa dan negara, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit. Juga petugas di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi.

Tak lupa, Presiden Jokowi juga berterima kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, para ASN di pusat dan di daerah.

Ia menyebut, dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan juga harus kita percepat.

Baca juga: Jokowi Pasang Target Pajak Rp 1.268 Triliun, Ada Kemungkinan Direvisi?

Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan.

Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan.

"Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran," kata Presiden Jokowi.

Pangan dan energi

Selain sektor kesehatan, Presiden Jokowi juga bicara soal pangan dan energi.
Menurut dia, efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.

"Food estate atau lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan, Jokowi Anggarkan Rp 104,2 Triliun

Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan kemudian di beberapa daerah lain, yang merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.

Upaya besar juga telah dan sedang dilakukan dalam membangun kemandirian energi. Tahun 2019, Indonesia sudah berhasil memproduksi dan menggunakan biodiesel 20 persen (B20). Dan, tahun ini dimulai dengan B30, sehingga mampu menekan nilai impor minyak di tahun 2019.

Pertamina bekerja sama dengan para peneliti pun telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit.

"Ini akan menyerap minimal satu juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20.000 barrel per hari," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran, misalnya Batu bara diolah menjadi methanol dan gas.

Biji nikel juga telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium.

Investasi dan tenaga kerja

Prinsip yang sama, lanjut Presiden Jokowi, juga digunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lain, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa.

Kawasan Industri Batang serta Subang- Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan.

Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Siap Jadi Pemain Utama Kendaraan Listrik

"Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko, harus kita sudahi," kata dia.

Semua ini dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil. Untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya.

"Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera," kata dia.

Hukum dan demokrasi

Presiden Jokowi menekankan, di era pandemi Covid-19 ini seluruh komponen negara harus bekerja cepat dan fleksibel untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul.

Namun, ia menegaskan bahwa kerja cepat itu bukan berarti mengesampingkan upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan prinsip demokrasi.

"Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 796,3 Triliun ke Daerah pada 2021, untuk Apa Saja?

Menurut dia, semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata dia.

Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.

"Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan," ucap dia.

Presiden Jokowi juga ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

"Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa," kata dia.

Presiden Jokowi menyebut, demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan.

"Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri," katanya.

25 tahun lagi

Menutup pidatonya, Presiden Jokowi menyebut masih banyak langkah-langkah besar yang harus dilakukan oleh Indonesia.

Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan.

Baca juga: Naskah Lengkap Pidato Jokowi tentang RUU APBN 2021 dan Nota Keuangannya

Target saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.

Krisis memberikan momentum untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar.

Ia lalu kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama bisa membajak momentum krisis.

"Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan," ujar Presiden Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Nasional
Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Nasional
Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Nasional
PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

Nasional
DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X