Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/08/2020, 16:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penerapan omnibus law RUU Perpajakan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Selain itu, omnibus law tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional.

"Penerapan omnibus law perpajakan diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, serta memacu transformasi ekonomi," kata Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Selain omnibus law RUU Perpajakan, kata dia, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur juga diharapkan dapat mendorong hal-hal tersebut.

Baca juga: Sri Mulyani ke DPR, Bahas Omnibus Law RUU Perpajakan dengan Puan Maharani

Jokowi mengatakan, penerapan omnibus law tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan perpajakan.

"Dari sisi perpajakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan," kata dia.

Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial.

Adapun RUU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau omnibus law RUU Perpajakan sudah rampung.

Baca juga: Soal Pengesahan RUU POM, Anggota DPR Minta Pemerintah Tiru RUU Perpajakan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya sudah memberikan draf RUU omnibus law perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan naskah resmi akademik omnibus law RUU Perpajakan, sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, terdapat sembilan undang-undang (UU) yang masuk dalam pembahasan.

Jumlah UU tersebut telah bertambah sejak pertama kali Sri Mulyani mengumumkan beleid sapu jagad ini hanya terdiri dari tiga UU pada akhir September 2019.

Kemudian, bertambah lagi menjadi enam UU pada November tahun lalu.

Adapun sembilan undang-undang dalam RUU omnibus law perpajakan adalah:

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2. UU Pajak Penghasilan (PPh)

3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

4. UU Kepabeanan

5. UU Cukai

6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

7. UU Penanaman Modal

8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

9. UU Pemerintah Daerah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.