Jokowi: Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Kompas.com - 14/08/2020, 15:34 WIB
Ilustrasi nelayan KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOIlustrasi nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pada tahun 2021 pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Salah satu caranya adalah dengan menargetkan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 102-104.

"Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan NTP dan NTN sebesar 102-104 pada tahun 2021," ujar Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Jokowi: Pandemi Covid-19 Menunjukkan Infrastruktur Digital Sangat Penting

Komitmen tersebut juga dibentuk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan pemerintah.

Pada tahun 2021, kata dia, pemerintah menganggarkan sebanyak Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan.

Jokowi mengatakan, penganggaran tersebut diarahkan untuk mendorong beberapa hal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp 104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Anggaran Infrastruktur 2021 Rp 414 Triliun untuk Pulihkan Ekonomi

Selain itu, anggaran tersebut juga diperuntukkan bagi revitalisasi sistem pangan nasional.

Salah satu cara revitalisasi yang akan dilakukan adalah dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan.

"Termasuk distribusi pangan serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan," ucap dia.

Adapun pada RAPBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun untuk pemulihan ekonomi.

Anggaran tersebut difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional di berbagai sektor.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X