Kompas.com - 14/08/2020, 11:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini Badan Pengkajian MPR tengah melakukan pembahasan sejumlah isu aktual dan strategis pemerintah.

Salah satu isu yang dibahas yakni Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Isu aktual dan strategis yang tengah dibahas oleh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan meliputi ideologi Pancasila, desa dan pemerintahan desa, pemilihan umum, ketahanan nasional dan efektivitas penanggulangan pandemi Covid-19, serta Omnibus Law Cipta Kerja," kata Bambang dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Buruh Minta Pemerintah dan DPR Telaah Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ia menyebutkan, hasil rekomendasi Badan Pengkajian selanjutnya akan disampaikan kepada lembaga negara terkait.

Harapannya, rekomendasi MPR dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga negara.

"Tentu hasil kajiannya nanti menjadi rekomendasi MPR untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga negara lainnya, sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya," ujar dia.

Badan Pengkajian MPR beranggotakan 45 orang perwakilan dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD.

Sementara itu, Komisi Kajian Ketatanegaraan beranggotakan 45 orang pakar, ahli, dan praktisi yang memiliki keahlian dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan.

Bambang mengatakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, MPR telah melakukan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak RUU Cipta Kerja di DPR, Buruh Harap Ada Audiensi

Penyerapan aspirasi dilakukan kepada lembaga negara, kelompok strategis masyarakat, partai politik, hingga organisasi sosial keagamaan.

Dia menyebutkan, MPR saat ini juga tengah menindaklanjuti rekomendasi MPR 2014-2019 terkait penghidupan pokok-pokok haluan negara.

"Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 terkait perlunya Pokok-pokok Haluan Negara dan Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

Nasional
ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

Nasional
KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

Nasional
Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

Nasional
Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

Nasional
PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

Nasional
Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

Nasional
Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

Nasional
PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

Nasional
Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

Nasional
Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

Nasional
Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

Nasional
Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Wabah PMK Merebak Jelang Idul Adha, DD Farm Pastikan Pasokan Hewan Kurbannya Sehat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.