Unjuk Rasa Tolak RUU Cipta Kerja di DPR, Buruh Harap Ada Audiensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih berharap pemerintah dan DPR bisa membuka pintu untuk beraudiensi dengan massa demonstran yang akan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Aksi unjuk rasa tersebut terkait desakan agar pemerintah dan DPR segera menghentikan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

"Semoga mereka mau menemui kita," ujar Jumisih saat dihubungi Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Bertepatan dengan Sidang Tahunan, Buruh Gelar Unjuk Rasa Tolak RUU Cipta Kerja

Jumisih menuturkan, jika audiensi terlaksana, perwakilan massa demonstran dipastikan akan menyampaikan desakan penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja.

Sebab, publik sejak awal telah menyatakan sikap penolakannya lantaran rancangan aturan yang dibikin akan membuat masyarakat semakin terbebani.

"Maka dari itu sejak awal kami menyatakan sikap menolak (omnibus law RUU Cipta Kerja)," kata dia.

Baca juga: Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Aksi unjuk rasa tersebut bertepatan dengan agenda MPR yang akan menggelar Sidang Tahunan Tahun 2020 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8/2020).

Agenda Sidang Tahunan ini digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RAPBN 2021.