Jokowi Blak-blakan soal Atasi Pandemi Covid-19 pada Sidang Tahunan

Kompas.com - 14/08/2020, 11:50 WIB
Presiden Joko Widodo tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo tiba di lokasi sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Kepala Negara memilih menggunakan pakaian adat Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada sidang tahunan yang digelar di tengah pandemi Covid-19 kali ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang kini tengah terjadi memaksa pemerintah melakukan reformasi fundamental di berbagai sektor.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini ada 215 negara yang kini tengah menghadapi situasi sulit akibat pandemi.

Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO), terdapat lebih dari 20 juta kasus positif Covid-19 di seluruh dunia, dengan jumlah kematian mencapai 737.000 jiwa.

"Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19," ucap Jokowi saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Pandemi, imbuh Presiden, juga mengakibatkan krisis ekonomi terpara dalam sejarah dunia.

Perekonomian Indonesia yang sempat mengalami pertumbuhan 2,97 persen pada kuartal pertama, anjlok di kuartal kedua hingga minus 5,32 persen.

"Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17 persen. Kemunduran banyak negara besar ini menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan," kata Jokowi.

Baca juga: Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Laporkan Kinerja MK, KY dan MA

Meski demikian, menurut Jokowi, momentum ini harus dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan lompatan besar. Salah satunya dengan melakukan pembenahan secara fundamental, melakukan transformasi besar, hingga menjalankan strategi besar.

"Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar," ucap dia.

Peningkatan daya beli masyarakat

Adapun sejumlah reformasi fundamental sedang dan tengah dijalankan oleh pemerintah, dilakukan untuk meminimalisasi dampak krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan.

Dalam hal peningkatan daya beli masyarakat, misalnya, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial melalui program bantuan sembako, bansos tunai, subsidi, dan diskon tarif listrik, BLT Desa, hingga subsidi gaji.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Jokowi Sampaikan Terima Kasih dan Penghargaan bagi Dokter hingga Petugas RS

Selain itu, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banspres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Serta membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain dengan bantuan sosial dan program Kartu Prakerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X