Jokowi Blak-blakan soal Atasi Pandemi Covid-19 pada Sidang Tahunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang kini tengah terjadi memaksa pemerintah melakukan reformasi fundamental di berbagai sektor.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini ada 215 negara yang kini tengah menghadapi situasi sulit akibat pandemi.

Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat lebih dari 20 juta kasus positif Covid-19 di seluruh dunia, dengan jumlah kematian mencapai 737.000 jiwa.

"Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19," ucap Jokowi saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Pandemi, imbuh Presiden, juga mengakibatkan krisis ekonomi terpara dalam sejarah dunia.

Perekonomian Indonesia yang sempat mengalami pertumbuhan 2,97 persen pada kuartal pertama, anjlok di kuartal kedua hingga minus 5,32 persen.

"Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17 persen. Kemunduran banyak negara besar ini menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan," kata Jokowi.

Meski demikian, menurut Jokowi, momentum ini harus dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan lompatan besar. Salah satunya dengan melakukan pembenahan secara fundamental, melakukan transformasi besar, hingga menjalankan strategi besar.

"Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar," ucap dia.

Peningkatan daya beli masyarakat

Adapun sejumlah reformasi fundamental sedang dan tengah dijalankan oleh pemerintah, dilakukan untuk meminimalisasi dampak krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan.

Dalam hal peningkatan daya beli masyarakat, misalnya, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial melalui program bantuan sembako, bansos tunai, subsidi, dan diskon tarif listrik, BLT Desa, hingga subsidi gaji.

Selain itu, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banspres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Serta membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain dengan bantuan sosial dan program Kartu Prakerja.

"Sesuatu yang tidak mudah," ucap Jokowi.

"Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu Nomor 1/2020 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian," imbuh dia.

Perbaikan sektor kesehatan

Sementara itu, di sektor kesehatan, reformasi yang dilakukan berorientasi pada pencegahan penyakit dan peningkatan pola hidup sehat.

Jokowi menyatakan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan menjadi prioritas pemerintah. Di samping meningkatkan ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan secara besar-besaran.

Peningkatan ketahanan pangan

Untuk sektor pangan, Kepala Negara menyatakan, saat ini pemerintah tengah membangun food estate di dua lokasi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Food estate dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, melainkan juga di hilir.

"Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional," ujarnya.

Adapun program food estate yang tengah dikembangkan merupakan sebuah bentuk sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat selaku pemilik lahan maupun sebagai pekerja.

Kemandirian energi

Pada 2019, pemerintah telah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Adapun pengembangan selanjutnya yaitu B30, sehingga mampu menekan nilai impor minyak pada tahun lalu.

Jokowi menyatakan, Pertamina juga telah bekerja sama dengan berbagai peneliti untuk menciptakan katalis pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang milik Pertamina.

"Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20.000 barrel per hari," kata Jokowi.

Selain itu, ia menambahkan, hilirisasi bahan mentah yang lain juga harus dilakukan secara besar-besaran. Misalnya, batu bara yang diolah menjadi methanol dan gas.

Selanjutnya, kilang yang dibangun digunakan untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, sekaligus untuk menggerakkan industri petrokimia yang memasok produk industri hilir yang memiliki nilai tambah tinggi.

Di samping itu, pengolahan juga dilakukan terhadap biji nikel menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan untuk menjadi bahan utama baterai lithium.

"Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil," ucap Jokowi.

"Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan," imbuh dia.

Pengembangan kawasan industri

Prinsip yang sama, sebut Jokowi, juga digunakan dalam pengembangan kawasan industri, termasuk pembangunan super koridor ekonomi di pantai utara Jawa.

Jokowi menyebutkan, kawasan industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat agar mampu mengundang investasi berkualitas yang bersnergi dengan pelaku UMKM.

Harapannya, pengembangan kawasan industri ini tidak hanya memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menyerap tenga kerja dalam jumlah besar.

"Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri," ujarnya.

Presiden menegaskan, semua upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat yang tengah mencari kerja, mengentaskan kemiskinan, serta menyedakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya.

"Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera," kata Jokowi.