Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Perbaiki Penanganan Covid-19

Kompas.com - 14/08/2020, 11:06 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah masih harus terus memperbaiki penanganan Covid-19 di berbagai aspek.

Hal itu disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, yang digelar di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

"Pandemi Covid-19 telah memberikan ujian kepada capaian kemajuan Indonesia saat ini di berbagai bidang. Kita dapat melihat berbagai kekurangan yang masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Indonesia maju," kata Puan.

Salah satu aspek yang harus ditingkatkan, yakni mengenai pelayanan kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Ia menyebut, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan kesehatan agar lebih merata.

"Kita masih perlu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah," ujar dia.

Berikutnya, penguatan sistem penanggulangan bencana terpadu, penyempurnaan sistem jaminan dan perlindungan sosial dan penguatan regulasi untuk mencegah krisis ekonomi.

"Kita juga membutuhkan regulasi yang dapat menselaraskan otoritas kebijakan fiskal dan otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi krisis ekonomi," ucap Puan.

Di era yang begitu dinamis dan terbuka ini, menurut Puan, Indonesia harus mampu bersaing secara global.

Indonesia harus memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya agar dapat menentukan nasib dan kedaulatannya sendiri.

Baca juga: Target Tes Covid-19 Naik, Pemerintah Siapkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

"Selama 75 Tahun Indonesia merdeka, telah banyak capaian kemajuan yang diraih. Kemajuan tersebut berada dalam gerak peradaban zaman yang selalu berkembang dan menghadirkan tantangan baru," tutur Puan.

"Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia maju, kita juga harus dapat bergerak cepat seiring dengan cepatnya perkembangan peradaban dunia di berbagai bidang," imbuh dia.

Puan melanjutkan, untuk mencapai kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi seperti yang dicita-citakan, maka pembangunan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan manusia hingga reformasi birokrasi.

"Maka politik pembangunan kita ke depan hendaknya dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan manusia Indonesia, memperkuat industri pangan nasional, penataan industri nasional yang kuat, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi reformasi birokrasi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com