Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/08/2020, 10:49 WIB
Dani Prabowo,
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Erika Nugraheny

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, demokrasi yang diterapkan di Indonesia memberikan kebebasan bagi siapa pun.

Namun, kebebasan tersebut harus tetap menghargai hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.

Jokowi pun mengingatkan, jangan ada pihak yang merasa paling benar sendiri, sehingga mereka yang berbeda pendapat dipersalahkan.

"Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri," kata Jokowi saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Jokowi Sampaikan Terima Kasih dan Penghargaan bagi Dokter hingga Petugas RS

"Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar," tegas Jokowi.

Kepala Negara pun bersyukur bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan.

Sehingga, meski Indonesia kini tengah dihadapkan pada situasi sulit akibat pandemi Covid-19, hal itu dapat ditangani dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga negara yang melakukan upaya luar biasa untuk mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar negara.

Baca juga: Gaya Anggun Puan Maharani Berkebaya Jingga di Sidang Tahunan MPR/DPR

"MPR dengan cepat membuat payung program baru 'MPR Peduli Covid-19' serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita," ujar Jokowi.

Sedangkan DPR, lanjut dia, secara responsif menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian.

Selain itu, ia mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi UU untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.

"Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Singgung Ekonomi RI Minus 5,32 Persen dalam Sidang Tahunan MPR

Respon cepat, imbuh Presiden, juga dilakukan DPD terhadap berbagai persoalan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan sembilan RUU inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com