Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Kompas.com - 07/07/2020, 11:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan membantu daerah yang fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19-nya masih minim.

Hal tersebut diungkapkan Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku Utara, Senin (6/7/2020).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, angka kasus Covid-19 di Maluku Utara masih cukup tinggi dengan tingkat kesembuhan yang kecil.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Berupaya Amankan Daerah Zona Hijau Covid-19

Di Maluku Utara kasus Covid-19 sampai 5 Juli terkonfirmasi sebanyak 953 orang dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 123 orang.

"Fasilitas pelayanan kesehatannya masih minim. Termasuk laboratorium, tenaga dan alat-alat kesehatan. Di samping upaya dari pemerintah daerah, nanti pemerintah pusat juga ikut membantu," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Selasa (7/7/2020).

Ia mengatakan, pemerintah akan mengirimkan tenaga kesehatan dari daerah lain untuk bertugas di Maluku Utara karena tenaga kesehatan yang masih kurang, khususnya dokter spesialis paru.

Termasuk, tenaga laboratorium untuk pelaksanaan tes akan dilakukan hal yang sama.

"Pemerintah pusat telah mendata berbagai kebutuhan percepatan penanganan Covid-19 yang diperlukan di Maluku dan Maluku Utara," kata dia.

"Bahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional telah mengirimkan bantuan mesin PCR, PCR kit, ventilator, dan alat pelindung diri seperti masker dan pakaian hazmat," ujar Muhadjir Effendy.

Baca juga: Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Ia mengatakan, pemerintah berupaya penuh dalam penanangan Covid-19 di Tanah Air.

Oleh karena itu, kerja sama pentaheliks berbagai pihak merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk penanganan kasus Covid-19 ini harus lebih diperkuat.

Terutama untuk melakukan mitigasi agar tidak terjadi kasus Covid-19 baru di daerah yang sudah menjadi zona hijau.

Adapun kunjungan kerja Muhadjir ke Provinsi Maluku Utara dilakukan bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Kepala BNPB Doni Monardo, dan pimpinan Komisi VIII dan IX DPR.

Selain itu, rombongan juga melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku yang beberapa daerahnya sudah berstatus zona hijau.

Baca juga: Menko PMK: Kalau Kasus Covid-19 Tinggi tetapi yang Meninggal Sedikit, Itu Masih Bagus



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X