Target Tes Covid-19 Naik, Pemerintah Siapkan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kompas.com - 15/06/2020, 12:59 WIB
Seorang dokter berdiri di dalam salah satu ruang modular di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4/2020). Rumah Sakit darurat COVID-19 tersebut berkapasitas sebanyak 160 tempat tidur dalam ruangan dan 65 kamar isolasi bertekanan negatif untuk merawat pasien positif COVID-19 sesuai standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSeorang dokter berdiri di dalam salah satu ruang modular di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4/2020). Rumah Sakit darurat COVID-19 tersebut berkapasitas sebanyak 160 tempat tidur dalam ruangan dan 65 kamar isolasi bertekanan negatif untuk merawat pasien positif COVID-19 sesuai standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menaikkan target pemeriksaan Covid-19 hingga 20.000 spesimen per hari. Kenaikan target tersebut diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai.

Pasalnya, kenaikan target pemeriksaan tersebut membuat penambahan kasus positif Covid-19 di Tanah Air meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir.

Ahli Epidemiologi Tim Pakar Gugus Tugas Dewi Nur Aisyah mengatakan, untuk mengantisipasi peningkatan tes tersebut, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyiapkan kapasitas pelayanannya.

Baca juga: 13.333 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Pemerintah Kejar Target 20.000 per Hari

"Dari segi pemerintah, ketika siap meningkatkan testing kita juga harus menyiapkan kapasitas pelayanannya," ujar Dewi dalam konferensi pers di BNPB, Senin (15/6/2020).

Pelayanan kesehatan tersebut antara lain kapasitas tempat tidur dan ruang isolasi.

Apabila ada orang-orang yang positif tapi tidak mengalami gejala atau gejalanya ringan, kata Dewi, maka mereka bisa melakukan isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit darurat.

Mereka tak perlu menggunakan rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien yang gejalanya cukup berat.

"Harus dibagi antara mereka yang berat, menggunakan ventilator, berapa yang harus gunakan ruang isolasi atau cukup ruangan biasa. Persentase itu yang akan dilihat dan bandingkan," kata Dewi.

Baca juga: Penambahan Harian Covid-19 Lebihi 1.000 Kasus, Gugus Tugas: Pemeriksaan Juga Tinggi

Dewi mengatakan, penambahan jumlah kasus di Tanah Air belakangan ini harus dilihat penyebabnya.

Menurut Dewi, penambahan terjadi karena jumlah pemeriksaannya pun bertambah.

"Kalau lihat angka harus dibandingkan berdasarkan apa. Misalnya kasus positif naik, harus melihat penambahan jumlah itu karena apa? Yang paling mudah adalah penambahan kasus positif tinggi karena jumlah pemeriksaan juga bertambah tinggi," kata dia.

Baca juga: 1.241 Kasus Baru, Indonesia Kembali Catat Rekor Tertinggi Penambahan Kasus Covid-19

Saat ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 38.277 kasus. Jumlah tersebut dikonfirmasi pada Minggu (15/6/2020), dengan penambahan 857 kasus.

Sebelumnya, pada Rabu (10/6/2020) kasus Covid-19 di Indonesia mencatat rekor tertinggi yakni sebanyak 1.241 kasus baru.

Pada Selasa (9/6/2020), Indonesia mencatat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.043 kasus dan pada Jumat (12/6/2020) terdapat penambahan sebanyak 1.111 kasus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X