Ketua MPR Minta Pemerintah Perbanyak Bansos dan Stimulus bagi Pelaku Usaha

Kompas.com - 14/08/2020, 10:31 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar dalam rangka sidang tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Sidang Tahunan kali ini dihadiri oleh anggota MPR/DPR/DPD secara fisik dan virtual akibat pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKetua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar dalam rangka sidang tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Sidang Tahunan kali ini dihadiri oleh anggota MPR/DPR/DPD secara fisik dan virtual akibat pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tercatat minus 5,32 persen.

Oleh sebab itu, Bambang meminta pemerintah untuk mengantisipasi agar perekonomian tidak terpuruk ke jurang resesi, seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan besar hingga menyalurkan bantuan sosial (bansos).

"Mendorong peningkatkan ekonomi sektor riil, seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha baik kecil maupun besar," kata Bambang dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR yang disiarkan langsung TV Parlemen, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Jokowi Singgung Ekonomi RI Minus 5,32 Persen dalam Sidang Tahunan MPR

"Meningkatkan penyaluran bantuan sosial dan stimulus bagi dunia usaha, mendorong pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dan mencegah terjadinya resesi, khususnya restrukturisasi kredit padat karya, penjaminan modal kerja, dan belanja," sambungnya.

Bambang mengatakan, MPR memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mensinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Ia juga mengatakan, pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sudah tepat.

"Mengingat persoalan ekonomi dan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan penanganan Covid-19. Pengalaman sejumlah negara menjadi pelajaran penting," ucapnya.

Baca juga: Ketua MPR: Tak Sedikit Negara Utamakan Penanganan Kesehatan, Akhirnya Terjadi Resesi

Lebih lanjut, Bambang mengingatkan, meski perlu ada keseimbangan antara penyelesaian kesehatan dan ekonomi.

Namun, pemerintah tetap harus memprioritaskan kesehatan masyarakat.

"Tentu dengan catatan, bahwa kesehatan tetap menjadi prioritas karena dengan sehat, persoalan ekonomi menjadi lebih mudah penanganannya," pungkasnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X