Ray Rangkuti: Luka akibat Politik Identitas Pilkada DKI 2017 Belum Sembuh

Kompas.com - 14/08/2020, 08:47 WIB
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, politik identitas di Pilkada pada 2017 berdampak besar dan sangat berbahaya.

Akibat politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 misalnya, hingga saat ini dampaknya masih dirasakan masyarakat luas. Keterbelahan publik pun masih belum dapat dihilangkan.

"Tidak selesai setelah gubernur ditetapkan di DKI Jakarta, sampai sekarang hampir belum bisa sembuh luka akibat politik identitas yang begitu marak dalam Pilkada DKI Jakarta," kata Ray dalam sebuah diskusi daring yang digelar Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Wakapolri Ingatkan Masyarakat agar Tak Terjebak Politik Identitas

Ray menilai, bahaya politik identitas bahkan melebihi bahaya politik uang. Sebab, jika politik uang bersifat temporal, politik identitas dampaknya menyebar dan berkepanjangan.

Praktik politik uang juga tidak pernah berakibat pada kekerasan. Sebaliknya, politik identitas rawan bersinggungan dengan kekerasan.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari kepala daerah yang lahir dari kontestasi politik bernuansa politik identitas pun dianggap sulit sembuhkan keterbelahan masyarakat.

"Seperti yang dijalani Anies Baswedan di DKI Jakarta, betapa dia mengakui bahwa semua produk aturan yang dikeluarkan oleh beliau tidak ada yang bernuansa intoleransi tetapi tidak semerta-merta itu bisa menyembuhkan luka akibat dari politik identitas yang begitu marak terjadi di dalam pelaksanaan Pilkada DKI 2017," ujar Ray.

Baca juga: Presiden Jokowi Bicara Politik Identitas di Hadapan Parlemen Australia

Melihat fenomena ini, Ray mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih agresif dalam melakukan pencegahan.

Sebab, menurut dia, partai politik yang menjadi pengusung ataupun pendukung calon kepala daerah tak punya keseriusan untuk menyelesaikan persoalan politik identitas di pilkada.

Ray mengatakan, partai hanya peduli pada isu politik identitas selama hal itu merugikan mereka.

Namun, sebaliknya, jika isu politik identitas itu cemderung menguntungkan, partai justru memanfaatkannya untuk meraup keuntungan.

"Ini kejadian di DKI Jakarta, mereka merasa korban dari politik identitas sehingga mereka teriak-teriak. Sehingga politik identitas itu ditinggalkan, tetapi di tempat yang lain mereka salah satu penggunanya, itulah yang kita lihat secara umum kepada partai-partai," tutur Ray.

Baca juga: 3 Tantangan Jelang Pilkada: Tata Kelola, Bahaya Medsos, hingga Politik Identitas

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Dua Pekan Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,6 Miliar

Nasional
Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Menko PMK Sebut Ekonomi Indonesia 5 Bulan Alami Hibernasi

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722

Nasional
Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Pemerintah Tambah 1 Lokasi untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

Nasional
5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Nasional
Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Nasional
Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Pembahasan RUU Cipta Kerja, DPR: Aspek Perlindungan Buruh Tetap Kami Perhatikan

Nasional
2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

2 Pekan Luhut Tangani Covid-19, Kasus Aktif dan Kematian Diklaim Turun

Nasional
Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X