Ray Rangkuti: Luka akibat Politik Identitas Pilkada DKI 2017 Belum Sembuh

Kompas.com - 14/08/2020, 08:47 WIB
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTODirektur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amendemen di kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, politik identitas di Pilkada pada 2017 berdampak besar dan sangat berbahaya.

Akibat politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 misalnya, hingga saat ini dampaknya masih dirasakan masyarakat luas. Keterbelahan publik pun masih belum dapat dihilangkan.

"Tidak selesai setelah gubernur ditetapkan di DKI Jakarta, sampai sekarang hampir belum bisa sembuh luka akibat politik identitas yang begitu marak dalam Pilkada DKI Jakarta," kata Ray dalam sebuah diskusi daring yang digelar Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Wakapolri Ingatkan Masyarakat agar Tak Terjebak Politik Identitas

Ray menilai, bahaya politik identitas bahkan melebihi bahaya politik uang. Sebab, jika politik uang bersifat temporal, politik identitas dampaknya menyebar dan berkepanjangan.

Praktik politik uang juga tidak pernah berakibat pada kekerasan. Sebaliknya, politik identitas rawan bersinggungan dengan kekerasan.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari kepala daerah yang lahir dari kontestasi politik bernuansa politik identitas pun dianggap sulit sembuhkan keterbelahan masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Seperti yang dijalani Anies Baswedan di DKI Jakarta, betapa dia mengakui bahwa semua produk aturan yang dikeluarkan oleh beliau tidak ada yang bernuansa intoleransi tetapi tidak semerta-merta itu bisa menyembuhkan luka akibat dari politik identitas yang begitu marak terjadi di dalam pelaksanaan Pilkada DKI 2017," ujar Ray.

Baca juga: Presiden Jokowi Bicara Politik Identitas di Hadapan Parlemen Australia

Melihat fenomena ini, Ray mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih agresif dalam melakukan pencegahan.

Sebab, menurut dia, partai politik yang menjadi pengusung ataupun pendukung calon kepala daerah tak punya keseriusan untuk menyelesaikan persoalan politik identitas di pilkada.

Ray mengatakan, partai hanya peduli pada isu politik identitas selama hal itu merugikan mereka.

Namun, sebaliknya, jika isu politik identitas itu cemderung menguntungkan, partai justru memanfaatkannya untuk meraup keuntungan.

"Ini kejadian di DKI Jakarta, mereka merasa korban dari politik identitas sehingga mereka teriak-teriak. Sehingga politik identitas itu ditinggalkan, tetapi di tempat yang lain mereka salah satu penggunanya, itulah yang kita lihat secara umum kepada partai-partai," tutur Ray.

Baca juga: 3 Tantangan Jelang Pilkada: Tata Kelola, Bahaya Medsos, hingga Politik Identitas

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Pakar Sebut Varian Omicron Miliki Gen yang Tak Terdeteksi PCR

Nasional
Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul 'BackDate'

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul "BackDate"

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Nasdem Siap Terima

Nasional
Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Kemenag Imbau Ibadah Natal Digelar Secara Hybrid, Maksimal 50 Persen di Gereja

Nasional
Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Ingatkan Debitur dan Obligor BLBI Lunasi Utang, Mahfud MD: Kami Buru sampai Dapat

Nasional
Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Pantau Reuni 212, KSAD Janji Rekrut Santri Jadi Tamtama-Perwira TNI

Nasional
Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Saksi Sebut Pengadaan Lahan di Munjul Terburu-buru

Nasional
Saat JK Analogikan NU seperti McDonald's, Muhammadiyah 'Holding Company'...

Saat JK Analogikan NU seperti McDonald's, Muhammadiyah "Holding Company"...

Nasional
Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Nasional
Mahfud: Pemerintah Sejak Awal Reformasi Komitmen Berantas Korupsi

Mahfud: Pemerintah Sejak Awal Reformasi Komitmen Berantas Korupsi

Nasional
Cegah Masuknya Omicron, Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Ini

Cegah Masuknya Omicron, Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Ini

Nasional
Kemenag Rilis Aturan Pencegahan Covid-19 Saat Perayaan Natal Tahun 2021, Ini Isi Lengkapnya

Kemenag Rilis Aturan Pencegahan Covid-19 Saat Perayaan Natal Tahun 2021, Ini Isi Lengkapnya

Nasional
Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.