Presiden Jokowi Bicara Politik Identitas di Hadapan Parlemen Australia

Kompas.com - 10/02/2020, 14:11 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato di hadapan Parlemen Australia di Dewan Perwakilan Rakyat di Canberra, Australia, Senin (10/2/2020). Dalam lawatan ke Australia pada 8-10 Februari, Jokowi melakukan serangkaian agenda, antara lain menghadiri pertemuan bilateral dan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman. AFP/POOL/LUKAS COCHPresiden Joko Widodo memberikan pidato di hadapan Parlemen Australia di Dewan Perwakilan Rakyat di Canberra, Australia, Senin (10/2/2020). Dalam lawatan ke Australia pada 8-10 Februari, Jokowi melakukan serangkaian agenda, antara lain menghadiri pertemuan bilateral dan menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak Australia untuk melawan politik identitas.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan parlemen Australia, di Canberra, Senin (20/2/2020).

"Terus kikis politik identitas di negara kita dan di berbagai belahan dunia. Baik itu atas dasar agama, etnisitas, identitas askriptif lainnya," kata Jokowi dalam pidatonya sebagaimana disampaikan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman.

Jokowi menegaskan, politik identitas merupakan ancaman terhadap kualitas demokrasi, kemajemukan, dan toleransi.

Baca juga: Jokowi-Morrison Harap IA-CEPA Perkuat Ekonomi Indonesia-Australia

"Ancaman ini semakin nyata jika terus dieksploitasi demi kepentingan politik jangka pendek yang mengakibatkan kebencian, ketakutan bahkan konflik sosial," kata dia.

Sebagai dua negara yang demokratis dan majemuk, Jokowi menilai Indonesia dan Australia harus terus bekerja keras, bahu membahu, serta berdiri tegak untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan kemajemukan.

Ia berharap kedua negara bisa bersama-sama berupaya mencegah dunia dari ancaman clash of civilization.

"Kita harus terus memperjuangkan nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan kemajemukan. Stop intoleransi, stop xenophibia, stop radikalisme, dan stop terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retono Marsudi mengatakan, kunjungan Jokowi ke Australia ini sekaligus memberi tanda 70 tahun hubungan kerja sama kedua negara.

Dalam kunjungan ke Australia kali ini, selain berbicara di hadapan parlemen, Jokowi pun bertemu Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan meneken dua nota kesepakatan.

Baca juga: Bertemu Partai Oposisi Australia, Jokowi Singgung soal HAM di Papua

Retno mengatakan, semua kegiatan Presiden di Australia ini juga demi terwujudnya peta jalan dari Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) hingga 2024.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia Kristiarto S Legowo menyampaikan, Jokowi merupakan presiden ke-12 yang akan berpidato di hadapan Parlemen Australia.

"Agenda presiden memberikan pidato di hadapan parlemen merupakan kehormatan yang sangat besar, karena presiden jadi kepala negara ke-12 yang diberikan kesempatan bicara di hadapan parlemen dalam sejarah Australia, dan pertama untuk tahun ini," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X