3 Tantangan Jelang Pilkada: Tata Kelola, Bahaya Medsos, hingga Politik Identitas

Kompas.com - 31/12/2019, 14:23 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) memetakan tiga tantangan besar yang bakal dihadapi jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020.

Tiga tantangan itu mulai dari aspek tata kelola pilkada, politik identitas, hingga media sosial sebagai sumber konflik.


"Pertama adalah tantangan integritas, profesionalisme dan manajemen tata kelola pemilu," kata Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: PDIP Buka Kemungkinan Gibran Dipasangkan dengan Purnomo dalam Pilkada Solo, tetapi...

Tantangan tata kelola pemilu ini berkaitan dengan kebutuhan penyelenggara pemilu ad hoc, yaitu panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Kemendagri memprediksi, setidaknya, dibutuhkan 3 juta penyelenggara pemilu ad hoc yang tersebar pada 270 daerah.

Oleh  karenanya, menjadi pekerjaan rumah besar untuk merekrut penyelenggara pemilu yang berintegritas.

“Proses rekruitment penyelenggara yang berintegritas menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu," ujar Bahtiar.

Tantangan kedua, media sosial sebagai  sumber konflik.

Melihat pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019, di media sosial banyak beredar konten yang sumbernya tidak jelas, yang bersifat provokatif.

Bahtiar mendorong supaya masyarakat tak mudah terprovokasi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X