Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Kompas.com - 13/08/2020, 06:25 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochammad Ardian mengatakan, masih ada puluhan daerah yang belum menuntaskan transfer anggaran Pilkada 2020 untuk KPU dan Bawaslu setempat.

Kemendagri memberikan batas waktu agar daerah-daerah ini segera menyelesaikan transfer anggaran.

Baca juga: Wali Kota Solo Sebut Tak Punya Anggaran Pilkada, Kemendagri: Dana Seluruh Daerah Cukup

"Kita cermati ada 270 pemda yang melaksanakan pilkada untuk tahun anggaran 2020. Catatan kami, masih ada sekitar 41 daerah yang belum transfer 100 persen ke KPUD," ujar Ardian dalam keterangan pers pada Rabu (12/8/2020).

"Lalu ada sekitar 31 daerah yang belum (100 persen) transfer ke Bawaslu," lanjutnya.

Melihat kondisi ini, Kemendagri mendorong para kepala daerah mempercepat realisasi pendanaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Ardian mengingatkan, realisasi pendanaan harus tetap mempertimbangkan kondisi kas daerah masing-masing. 

Baca juga: Alasan Tito Karnavian Sambangi Sumut, Ada Rapor Merah soal Anggaran Pilkada

Menurut Ardian, jika kas daerah terbatas, maka transfer dana ke KPU dan Bawaslu bisa dilakukan bertahap.

"Harus tetap dikomunikasikan. Kami berharap proses transfernya bisa diselesaikan di bulan Agustus atau paling lama pertengahan September," katanya menegaskan.

"Setidaknya sebelum pendaftaran calon dari kepala daerah," tutur dia.

Baca juga: KPU: 128 dari 270 Sudah Cairkan Anggaran Pilkada 100 Persen

Selain itu, Kemendagri meminta kepada kepala daerah untuk melaporkan perkembangan transfer secara berkala. Termasuk realisasi transfer pada Agustus.

Ardian mengingatkan, perkembangan transfer dana pemilu akan terus diungkap kepada publik.

"Ini akan terus kami ekspos, satu demi satu kami pantau. Bagaimana proses realisasi baik pendapatan maupun belanja di APBD," tambahnya. 

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

1.989.909 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Ambil Langkah Radikal Atasi Pandemi

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

Nasional
Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Nasional
Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X