Mendagri: Data Kependudukan Dukcapil untuk Acuan Pembangunan hingga Penegakan Hukum

Kompas.com - 12/08/2020, 16:33 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, data kependudukan Kemendagri dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

Selain sebagai pedoman perencanaan pembangunan, data tersebut juga bisa digunakan untuk kebutuhan penegakan hukum.

" Data Kependudukan Kemendagri yang dimaksud dalam UU Adminduk (Administrasi Kependudukan) dapat digunakan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Rabu (12/8/2020).

Baca juga: Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa

Tito melanjutkan, berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri menerbitkan data kependudukan nasional per semester setiap tahunnya.

"Untuk Semester I diterbitkan setiap 30 Juni, lalu Semester II terbit setiap 31 Desember," kata Tito.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa.

Dari jumlah itu terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki dan 132.761.248 penduduk perempuan.

"Penduduk laki-laki jumlahnya naik 0,71 persen dibanding tahun lalu yang berjumlah 134.858.411 jiwa. Penduduk perempuan jumlahnya juga naik 0,82 persen dibanding tahun lalu yang berjumlah 131.676.425 jiwa," tutur Zudan.

Baca juga: Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Dengan kata lain, total kenaikan jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebesar 0,77 persen.

Lebih lanjut Zudan menjelaskan, dari Semester I 2014 sampai dengan Semester I 2020 jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Nasional
Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Nasional
Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Nasional
Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X