Mendagri: Data Kependudukan Dukcapil untuk Acuan Pembangunan hingga Penegakan Hukum

Selain sebagai pedoman perencanaan pembangunan, data tersebut juga bisa digunakan untuk kebutuhan penegakan hukum.

"Data Kependudukan Kemendagri yang dimaksud dalam UU Adminduk (Administrasi Kependudukan) dapat digunakan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Rabu (12/8/2020).

Tito melanjutkan, berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri menerbitkan data kependudukan nasional per semester setiap tahunnya.

"Untuk Semester I diterbitkan setiap 30 Juni, lalu Semester II terbit setiap 31 Desember," kata Tito.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020, jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa.

Dari jumlah itu terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki dan 132.761.248 penduduk perempuan.

"Penduduk laki-laki jumlahnya naik 0,71 persen dibanding tahun lalu yang berjumlah 134.858.411 jiwa. Penduduk perempuan jumlahnya juga naik 0,82 persen dibanding tahun lalu yang berjumlah 131.676.425 jiwa," tutur Zudan.

Dengan kata lain, total kenaikan jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebesar 0,77 persen.

Lebih lanjut Zudan menjelaskan, dari Semester I 2014 sampai dengan Semester I 2020 jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

"Namun berdasarkan jenis kelamin, persentase kenaikan per tahun penduduk perempuan lebih besar daripada kenaikan jumlah laki-laki. Kenaikan jumlah penduduk rata-rata per tahun sebesar 0,88 persen," ucap Zudan.

Adapun provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan 663.696 jiwa.

Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Jawa Barat, yakni 46.092.205 jiwa.

Untuk tingkat kabupaten/kota, yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah 24.243 jiwa.

Sedangkan jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah 4.790.247 jiwa.

Kemudian, dari 34 provinsi, terdapat empat provinsi yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Salah satu diantaranya yakni DIY yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 39.584 jiwa daripada laki-laki.

Menyusul berturut-turut NTB yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 4.632 jiwa ketimbang laki-laki, Sulawesi Selatan yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 58.663 jiwa dibanding laki-laki dan Jawa Timur dengan penduduk perempuannya lebih tinggi 31.531 jiwa daripada laki-laki.

Pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota terdapat 96 kabupaten/kota yang memilliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Adapun kabupaten dengan jumlah perempuan tertinggi dibandingkan laki-laki adalah Kabupaten Sumenep yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 34.032 jiwa daripada laki-laki.

"Dari 34 provinsi, terdapat 30 provinsi yang memilliki jumlah penduduk laki-laki paling banyak ketimbang perempuan," tutur Zudan.

Provinsi dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan dengan perempuan adalah Jawa Barat yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 658.379 jiwa dibanding perempuan.

Pada tingkat kabupaten/kota, dari 514 kabupaten/kota terdapat 418 kabupaten/kota yang memilliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

"Untuk daerah setingkat kabupaten dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan perempuan adalah Kabupaten Bogor yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 120.709 jiwa ketimbang perempuan," kata Zudan.