Kompas.com - 11/08/2020, 16:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mempertanyakan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal dugaan data pemilih bermasalah dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada 2020.

Menurut Viryan, KPU telah menerima laporan Bawaslu yang menyebut adanya 73.130 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masuk ke dalam daftar pemilih model A-KWK. Bawaslu juga melaporkan adanya 23.968 pemilih memenuhi syarat (MS) yang belum terdaftar dalam A-KWK.

Namun demikian, menurut Viryan, data yang dilaporkan Bawaslu itu tidak rinci.

"KPU sudah menerima surat dari Bawaslu namun surat tersebut tidak disertai dengan data by name, by address," kata Viryan kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2020).

Baca juga: Bawaslu: Petahana yang Maju Pilkada 2020 Harus Cuti Selama 71 Hari

"73.130 dan 23.968 siapa dan di mana. Data detail by name by address penting," tuturnya.

Viryan mengatakan, rincian data menjadi penting. Jika tidak, temuan Bawaslu bisa disebut janggal.

"Kalau tidak ada by name, by addressnya, temuannya yang janggal," ucap dia.

Terkait dugaan Bawaslu yang menyebut bahwa daftar pemilih model A-KWK Pilkada 2020 bukan hasil sinkronisasi antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4), Viryan membantahnya.

Viryan memastikan bahwa A-KWK (daftar pemilih yang digunakan dalam proses coklit) disusun berdasar data DPT Pemilu 2019 dan DP4 sebagaimana ketentuan undang-undang.

"KPU RI bekerja dengan dasar UU dan peraturan terkait, bukan dengan dugaan-dugaan," ujar Viryan.

Viryan menambahkan, pihaknya telah meminta Bawaslu untuk merinci temuan data yang mereka sampaikan. Jika tidak, KPU tak bisa menindaklanjuti.

"Kami akan mengonfirmasi temuan Bawaslu RI bila diberikan data detailnya sehingga bisa didapat kejelasan, bukan dugaan," kata Viryan.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Temukan Sejumlah Kesalahan Coklit Pemilih di Depok

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses coklit atau pemutakhiran data pemilih Pilkada yang dilakukan KPU mulai 15 Juli lalu.

Hasilnya, ditemukan puluhan ribu pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat (TMS) di Pemilu 2019, tetapi tercantum dalam daftar pemilih model A-KWK (daftar pemilih yang digunakan dalam proses coklit).

Padahal, daftar pemilih model A-KWK seharusnya berasal dari hasil sikronisasi antara daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) Pilkada 2020.

"Ditemukan sebanyak 73.130 pemilih yang nyata-nyata telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun faktanya kembali terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK pemilihan 2020," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/8/2020).

Sebaliknya, menurut Bawaslu, pemilih kategori memenuhi syarat (MS) di DPT Pemilu 2019 banyak yang tak terdaftar di daftar pemilih model A-KWK.

"Ditemukan sebanyak 23.968 pemilih yang nyata-nyata telah memiliki hak pilih dengan memenuhi syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK (daftar pemilih khusus) pada Pemilu 2019, namun faktanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK pemilihan 2020," tutur Afif.

Baca juga: Temuan Bawaslu soal Coklit KPU: Puluhan Ribu Data Pemilih Tak Akurat

Temuan itu didapat Bawaslu melalui proses uji petik di 312 kecamatan yang tersebar di 27 provinsi.

Uji petik dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari pengawas desa/kelurahan (PDK) yang bertugas mengawasi proses coklit yang dilakukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP).

Berdasarkan uji petik, Bawaslu menduga bahwa daftar pemilih model A-KWK Pilkada 2020 bukanlah hasil sinkronisasi antara DPT Pemilu 2019 dan DP4.

"Hal tersebut juga berarti proses sinkronisasi tidak menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana diperintahkan UU," ujar Afif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Nasional
Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Nasional
Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Nasional
Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Nasional
KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Nasional
Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Nasional
Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Nasional
KPU Gandeng Cokelat Rilis 'Jingle' Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

KPU Gandeng Cokelat Rilis "Jingle" Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

Nasional
Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Nasional
Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.