Kompas.com - 11/08/2020, 16:07 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan arahan kepada jajaran Kepala Disnaker di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan arahan kepada jajaran Kepala Disnaker di Bandung, Jawa Barat, Minggu (9/8/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memberikan bantuan kepada pegawai pemerintahan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bantuan serupa sebelumnya juga diberikan pemerintah kepada pegawai swasta.

"Awalnya kami hanya mendesain untuk 13 sekian juta sekarang kita perluas menjadi 15,7 juta. Itu karena juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pegawai pemerintah non-PNS," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah seperti dilansir dari Kontan.co.id, Selasa (11/7/2020).

Para pegawai pemerintah non-PNS ini, imbuh Ida, adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah di bawah Rp 5 juta dan tidak mendapatkan gaji ke-13.

Menurut dia, para pegawai jenis ini memiliki gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

Baca juga: Jokowi Sebut BLT Pekerja Sebesar Rp 600.000 Cair dalam Dua Pekan

Ida menambahkan, pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat secara merata.

Khusus untuk tenaga kerja yang terdampak Covid-19 dijalankan program Kartu Prakerja dan subsidi gaji. Namun, pekerja yang sudah tergabung dalam program Kartu Prakerja tidak akan mendapatkan subsidi gaji.

"Sebisanya semua masyarakat itu bisa merasakan manfaat kehadiran negara. Karena yang harus dibantu itu banyak, alangkah baiknya tidak bertumpuk pada satu dua orang," ujarnya.

"Jadi yang sudah mendapatkan Kartu Prakerja berikan kesempatan itu kepada yang lainnya, dengan begitu pemerataan bisa kita dapatkan," terang dia.

Kelak, ia menambahkan, para penerima bantuan subsidi tersebut akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Dengan demikian, akumulasi bantuan yang akan diterima mencapai Rp 2,4 juta.

Baca juga: Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Pemerintah menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk 15,7 juta penerima bantuan.

Penerima bantuan subsidi ini berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020.

Artikel ini telah naik di Kontan.co.id dengan judu "Catat, Pegawai Pemerintah Non-PNS Juga Dapat Bantuan Subsidi Gaji"



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Nasional
Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X