Bawaslu: Petahana yang Maju Pilkada 2020 Harus Cuti Selama 71 Hari

Kompas.com - 10/08/2020, 14:08 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan mengatakan, petahana yang akan maju pada Pilkada 2020 harus cuti selama masa kampanye, yakni selama 71 hari.

" Petahana harus cuti di luar tanggungan negara. Artinya selama 71 hari dalam masa kampanye ini harus cuti," ujar Abhan saat memberi materi dalam webinar bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).

Dengan demikian, menurut dia, diperlukan adanya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah untuk masing-masing daerah yang pemimpinnya menjadi peserta pilkada tahun ini.

Baca juga: Bawaslu Ungkap 10 Daerah Paling Rawan Ketidaknetralan ASN di Pilkada 2020

Abhan menyebut, masa cuti petahana yakni mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

"Pada 23 September penetapan pasangan calon, lalu 26 September mulai masa kampanye hingga 5 Desember. Itulah maka petahana harus cuti," ucap dia. 

Lebih lanjut, Abhan mengingatkan perihal larangan bagi petahana untuk memutasi pegawai.

Batasan larangan itu yakni enam bulan sebelum petahana ditetapkan sebagai calon pada Pilkada 2020 dan enam bulan setelah penetapan petahana sebagai calon terpilih di Pilkada 2020.

"Dengan syarat petahana harus mendapatkan izin dari atasannya, dalam hal adalah ini Kemendagri," kata Abhan.

"Selama tidak ada izin mutasi kemudian petahana melakukan mutasi di wilayahnya maka bisa kena sanski administrasi kalau terbukti hingga sanksi diskualifikasi paslon," ucap Abhan.

Sebelumnya, Abhan mengatakan,dari 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020, terdapat 224 petahana yang diperkirakan kembali mencalonkan diri.

Baca juga: Mendagri: Jika Pilkada Terus Ditunda, Masa Bakti Kepala Daerah Terlalu Singkat

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya pasti.

"Kita lihat pasca 23 September, setelah pencalonan apakah betul semua maju. Memang dari data kami potensi netralitas ASN kalah jika ada calon petahana. Abuse of power petahana karena punya akses lebih," tutur Abhan.

"Apalagi kalau di daerah imcumbent pecah kongsi kemudian di tambah sekdanya yang hampir pensiun mencalonkan diri. Sehingga ASN harus betul-betul teguh menjaga netralitasnya," kata dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Dinilai Kooperatif, 7 Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 2.240 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 28 Oktober: 2.240 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Politisi Gerindra: Meski Pandemi, Mestinya Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Nasional
31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

31 Kapal Asing Curi Ikan di Natuna sejak Juni, 21 di Antaranya Kapal Vietnam

Nasional
Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Nasional
Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X