Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Bicara soal Kepala Daerah di Sumut yang Banyak Terjerat Kasus Korupsi

Kompas.com - 11/08/2020, 15:24 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti banyaknya kepala daerah di Sumatera Utara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Dia mengingatkan agar jangan sampai paslon kepala daerah yang diusung PDI-P juga ikut-ikutan dalam pusaran korupsi.

"Coba, seperti Sumatera Utara. Coba itu tadi satu rengreng banyak sekali. Tolong dipikir, tolong diingat berapa gubernur yang kena, berapa wali kota yang kena. Semuanya urusannya adalah masalah hukum. Coba saja dilihat, kalian pun akan ikut seperti itu?" kata Mega saat memberikan arahan kepada 75 paslon usungan PDI-P, Selasa (11/8/2020).

Mega meminta agar para kepala daerah yang nantinya terpilih tidak terlena dengan jabatan.

Baca juga: Megawati ke Bakal Calon Kepala Daerah Usungan PDI-P: Korupsi Tidak Bisa Disembunyikan

Ia mengatakan, partai politik memang tidak memiliki wewenang untuk menghukum kepala daerah yang bermasalah.

Hal ini berbeda dengan kader di bangku legislatif, yaitu DPR/DPRD, yang dapat diganti melalui penggantian antarwaktu (PAW).

"Kalian yang akan saya beri rekomendasi ini itu akan eksekutif. Di eksekutif, tidak ada, kalian boleh saja senang, tidak ada yang namanya sanksi. Jadi kalau itu saya sendiri suka jengkel. Kalau di struktur ada sanksi, di legislatif ada sanksi, kita bisa ganti dengan PAW. Tetapi eksekutif tidak. Ini kalau yang ada pikiran jelek, sudah senang, 'wah rupanya kita enggak bisa nih diberikan sebuah sanksi'," ujarnya.

Kendati demikian, Mega menegaskan agar kader yang duduk di bangku eksekutif tidak bermain-main dengan hukum.

Baca juga: 75 Paslon Pilkada yang Diusung PDI-P, Termasuk Menantu Jokowi dan Keponakan Prabowo

Meski institusi partai tidak bisa memberikan sanksi, tetapi penegakkan hukum negara akan berproses seandainya ada pelanggaran hukum di kemudian hari.

Ia pun mengingatkan bahwa tiap pemimpin harus memiliki jiwa perjuangan dan tanggung jawab.

Menurut Mega, dua hal itu yang selalu dicari dari sosok calon kepala daerah yang diusung PDI-P.

"Saya berupaya sekali mencari sosok yang punya fighting spirit, yang berani bertanggung jawab. Sosok yang tidak mudah menyerah di dalam menghadapi ujian dan tantangan," kata Mega.

Baca juga: PDI-P Resmi Usung Ponakan Prabowo di Pilkada Tangsel

Apalagi, kata Mega, kepala daerah terpilih nantinya bakal memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait dampak akibat pandemi Covid-19.

Mega mengatakan, seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan bagi rakyatnya. Ia menegaskan, keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab pemimpin.

"Bisakah kalian mantap, bagaimana yang namanya menantang Covid-19 ini. Rakyat ini perlu panduan, perlu arahan, perlu pengayoman. Jadi, apa? Kalian yang memutuskan baik tidaknya daerah kalian itu," tuturnya.

"Jadi coba pikir, bagaimana caranya, bagaimana rakyat mau berdisiplin, menjaga kesehatannya. Itu tanggung jawab kalian. Bukannya lalu marah kepada masyarakat. Itu tanggung jawab kalian untuk mengatakan bahwa kalian itu harus menjaga diri sendiri," ujar Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com