Megawati Bicara soal Kepala Daerah di Sumut yang Banyak Terjerat Kasus Korupsi

Dia mengingatkan agar jangan sampai paslon kepala daerah yang diusung PDI-P juga ikut-ikutan dalam pusaran korupsi.

"Coba, seperti Sumatera Utara. Coba itu tadi satu rengreng banyak sekali. Tolong dipikir, tolong diingat berapa gubernur yang kena, berapa wali kota yang kena. Semuanya urusannya adalah masalah hukum. Coba saja dilihat, kalian pun akan ikut seperti itu?" kata Mega saat memberikan arahan kepada 75 paslon usungan PDI-P, Selasa (11/8/2020).

Mega meminta agar para kepala daerah yang nantinya terpilih tidak terlena dengan jabatan.

Ia mengatakan, partai politik memang tidak memiliki wewenang untuk menghukum kepala daerah yang bermasalah.

Hal ini berbeda dengan kader di bangku legislatif, yaitu DPR/DPRD, yang dapat diganti melalui penggantian antarwaktu (PAW).

"Kalian yang akan saya beri rekomendasi ini itu akan eksekutif. Di eksekutif, tidak ada, kalian boleh saja senang, tidak ada yang namanya sanksi. Jadi kalau itu saya sendiri suka jengkel. Kalau di struktur ada sanksi, di legislatif ada sanksi, kita bisa ganti dengan PAW. Tetapi eksekutif tidak. Ini kalau yang ada pikiran jelek, sudah senang, 'wah rupanya kita enggak bisa nih diberikan sebuah sanksi'," ujarnya.

Kendati demikian, Mega menegaskan agar kader yang duduk di bangku eksekutif tidak bermain-main dengan hukum.

Meski institusi partai tidak bisa memberikan sanksi, tetapi penegakkan hukum negara akan berproses seandainya ada pelanggaran hukum di kemudian hari.

Ia pun mengingatkan bahwa tiap pemimpin harus memiliki jiwa perjuangan dan tanggung jawab.

Menurut Mega, dua hal itu yang selalu dicari dari sosok calon kepala daerah yang diusung PDI-P.

"Saya berupaya sekali mencari sosok yang punya fighting spirit, yang berani bertanggung jawab. Sosok yang tidak mudah menyerah di dalam menghadapi ujian dan tantangan," kata Mega.

Apalagi, kata Mega, kepala daerah terpilih nantinya bakal memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait dampak akibat pandemi Covid-19.

Mega mengatakan, seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan bagi rakyatnya. Ia menegaskan, keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab pemimpin.

"Bisakah kalian mantap, bagaimana yang namanya menantang Covid-19 ini. Rakyat ini perlu panduan, perlu arahan, perlu pengayoman. Jadi, apa? Kalian yang memutuskan baik tidaknya daerah kalian itu," tuturnya.

"Jadi coba pikir, bagaimana caranya, bagaimana rakyat mau berdisiplin, menjaga kesehatannya. Itu tanggung jawab kalian. Bukannya lalu marah kepada masyarakat. Itu tanggung jawab kalian untuk mengatakan bahwa kalian itu harus menjaga diri sendiri," ujar Mega.