Kompas.com - 10/08/2020, 20:58 WIB
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat menghadiri sebuah acara di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Senin (28/10/2019). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKWakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat menghadiri sebuah acara di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Senin (28/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah berani untuk merombak kabinet demi memunculkan harapan baru bagi masyarakat.

"Orang melihat ada menteri yang lemah dan tidak membuat gebrakan maka ketika perombakan dilakukan, orang melihat ada harapan baru dan menambah semangat," kata Fadel dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk "Sidang Tahunan MPR: Optimisme dan Harapan di Tengah Pandemi", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Ia menilai, presiden tidak perlu ragu merombak kabinet karena itu hak prerogatif presiden untuk mengubah komposisi pembantunya di kabinet.

Baca juga: Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

Ia menyampaikan beberapa pertimbangan bagi presiden untuk melakukan langkah tersebut. Pertama, serapan anggaran di kementerian yang dipimpin seorang menteri masih rendah.

Kedua, menurut dia, seorang menteri tidak melakukan langkah terobosan, khususnya saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

"Misalnya harga kebutuhan pokok harus tetap terjaga dan terkontrol harus kelihatan langkahnya dan jangan diam saja. Ganti saja buru-buru, jangan tidak enak karena butuh langkah menyelesaikan persoalan di saat krisis," ujar Fadel. 

Ia mengatakan, pada saat pandemi, kondisi masyarakat semakin tidak baik, misalnya daya beli masyarakat semakin menurun dan hotel-hotel baru sedikit yang buka.

Menurut dia, kondisi ini sudah cukup mendesak pemerintah untuk memberikan injeksi dana kepada perbankan sehingga beberapa waktu lalu sudah diturunkan sekitar Rp30 triliun kepada perbankan.

"Lalu saat ini UMKM dalam keadaan sulit karena kesulitan mau menyelesaikan utang di bank masih sulit, mereka belum mendapatkan perlakuan bunga rendah," kata dia. 

Ia mengaku telah mendengar UMKM akan diberikan bunga sekitar 3,5 persen tetapi belum merata sehingga banyak yang mengeluh.

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Fadel menilai, dana yang ada di pemerintah seperti dalam APBN dan APBD harus mutlak dibelanjakan karena saat ini penyerapannya masih rendah.

"Presiden Jokowi sudah sungguh-sungguh namun orang takut dituduh korupsi dan selewengkan anggaran. Kalau keadaan seperti ini, saya khawatir kita masuki resesi dan kita makin terpuruk, keadaan makin sulit dan pertumbuhan ekonomi minus lima persen sekian," kata dia. 



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
TTG - UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

TTG - UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

Nasional
Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Nasional
Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Nasional
Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Nasional
Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nasional
Kritik Kedatangan WN China,  PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Kritik Kedatangan WN China, PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Nasional
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Nasional
Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X