Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Kompas.com - 10/08/2020, 20:58 WIB
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat menghadiri sebuah acara di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Senin (28/10/2019). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKWakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat menghadiri sebuah acara di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya (UB) Kota Malang, Senin (28/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah berani untuk merombak kabinet demi memunculkan harapan baru bagi masyarakat.

"Orang melihat ada menteri yang lemah dan tidak membuat gebrakan maka ketika perombakan dilakukan, orang melihat ada harapan baru dan menambah semangat," kata Fadel dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk "Sidang Tahunan MPR: Optimisme dan Harapan di Tengah Pandemi", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Ia menilai, presiden tidak perlu ragu merombak kabinet karena itu hak prerogatif presiden untuk mengubah komposisi pembantunya di kabinet.

Baca juga: Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

Ia menyampaikan beberapa pertimbangan bagi presiden untuk melakukan langkah tersebut. Pertama, serapan anggaran di kementerian yang dipimpin seorang menteri masih rendah.

Kedua, menurut dia, seorang menteri tidak melakukan langkah terobosan, khususnya saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

"Misalnya harga kebutuhan pokok harus tetap terjaga dan terkontrol harus kelihatan langkahnya dan jangan diam saja. Ganti saja buru-buru, jangan tidak enak karena butuh langkah menyelesaikan persoalan di saat krisis," ujar Fadel. 

Ia mengatakan, pada saat pandemi, kondisi masyarakat semakin tidak baik, misalnya daya beli masyarakat semakin menurun dan hotel-hotel baru sedikit yang buka.

Menurut dia, kondisi ini sudah cukup mendesak pemerintah untuk memberikan injeksi dana kepada perbankan sehingga beberapa waktu lalu sudah diturunkan sekitar Rp30 triliun kepada perbankan.

"Lalu saat ini UMKM dalam keadaan sulit karena kesulitan mau menyelesaikan utang di bank masih sulit, mereka belum mendapatkan perlakuan bunga rendah," kata dia. 

Ia mengaku telah mendengar UMKM akan diberikan bunga sekitar 3,5 persen tetapi belum merata sehingga banyak yang mengeluh.

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Fadel menilai, dana yang ada di pemerintah seperti dalam APBN dan APBD harus mutlak dibelanjakan karena saat ini penyerapannya masih rendah.

"Presiden Jokowi sudah sungguh-sungguh namun orang takut dituduh korupsi dan selewengkan anggaran. Kalau keadaan seperti ini, saya khawatir kita masuki resesi dan kita makin terpuruk, keadaan makin sulit dan pertumbuhan ekonomi minus lima persen sekian," kata dia. 



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X