PDI-P Pastikan Tak Usung Calon Kepala Daerah Bermasalah

Kompas.com - 10/08/2020, 05:30 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya tak akan mengusung calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum.

Hal itu ia katakan terkait rencana PDI-P kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan," kata Hasto dalam sebuah diskusi yang digelar virtual, Minggu (9/8/2020).

Baca juga: Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Hasto mengatakan, untuk memperkuat mekanisme kelembagaan parpol, fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, PDI-P membangun proses rekrutmen calon.

Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah. Proses itu disertai dengan proses pemetaan politik, yang salah satunya melalui survei politik.

Selain itu, PDI-P juga mempersiapkan sebaik-baiknya para calon kepala daerah tersebut. Hal itu, kata Hasto, untuk memastikan bahwa calon yang diusung PDI-P benar-benar berkualitas.

Hasto mengungkapkan, sekolah calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 dibagi tiga gelombang. Gelombang pertama dimulai 19 Agustus.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

"Karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati masyarakat," lanjut Hasto.

Adapun, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapakan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X