Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Kompas.com - 06/08/2020, 19:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, penentuan zonasi risiko Covid-19 merupakan kewenangan satgas pusat.

Hal itu disampaikan Wiku menanggapi klaim Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyatakan kotanya telah berstatus sebagai zona hijau Covid-19.

"Jadi zonasi nasional secara resmi hanya dilakukan oleh Satgas Covid-19 (pusat) dan bisa diakses melalui www.covid19.go.id dengan suatu sistem yang disebut BLC, Bersatu Lawan Covid," kata Wiku dalam keterangan pers di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Ada 8 Daerah yang Zona Merah Empat Minggu Berturut-turut, Ini Daftarnya

Ia menambahkan, dalam laman tersebut masyarakat bisa mengetahui status suatu kota atau kabupaten di seluruh Indonesia terkait penanganan Covid-19.

Menurut Wiku, seluruh data yang ada di laman tersebut dikumpulkan secara menyeluruh berdasarkan 15 indikator, di antaranya angka reproduksi efektif (Rt) Covid-19 di daerah, ketersediaan layanan kesehatan dan rasio tenaga medis di daerah.

Berdasarkan data di laman www.covid-19.go.id, hingga Kamis (6/8/2020) Surabaya masih masuk dalam zona merah.

"Jadi silakan untuk mengakses data ini. Dan ini adalah menjadi acuan kita bersama karena ada 15 indikator yang digunakan seperti tadi kami sampaikan. Berdasarkan epidemiologi, surveilans, kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan," lanjut Wiku.

Baca juga: Risma Klaim Surabaya Berubah Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Penjelasannya

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengklaim jika wilayahnya ada di zona hijau dan miliki risiko rendah penularan virus corona. Pernyatan tersebut disampaikan pada Senin (3/8/2020).

Ia juga mengklaim jika angka kesembuhan pasien Covid-19 di Surabaya cukup tinggi.

"Di mana kondisi Surabaya sudah (zona) hijau yang artinya penularannya kita sudah rendah. Lalu yang sembuh sudah banyak," kata Risma dikutip dari siaran pers, Senin (3/8/2020).

Perubahan zona hijau tersebut berdasarkan kajian epidemiologi yang diterima Pemkot Surabaya. Dari laporan itu, transmission rate di Surabaya telah berada di bawah angka satu.

"Dari pakar epidemiologi, dr Ati, disampaikan data sampai dengan 26 Juni 2020 memang hijau, untuk transmission rate-nya itu sudah di bawah 1."

"Bahkan sampai dengan delapan hari kita sudah hijau," kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto saat dikonfirmasi, Selasa (4/8/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com