Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

PIlkada Bisa Dongkrak Perekonomian, Airlangga: Perputaran Uang Capai Rp 35 Triliun

Kompas.com - 06/08/2020, 17:17 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bakal menjadi salah satu harapan untuk meningkatkan belanja dan produksi masyarakat

Sebab, menurutnya, dana yang berputar selama kampanye pilkada nanti cukup besar. Bahkan, diperkirakan perputaran uang tersebut akan mencapai Rp 35 triliun.

Selain itu, dana dalam pilkada yang digelar pada Rabu (9/12/2020) nanti itu tidak hanya disiapkan pemerintah, tapi juga para kontestan.

"Dana yang beredar untuk pilkada untuk penyelenggaraan Rp 24 triliun. Kemungkinan dana yang dikeluarkan para calon bupati, wali kota, gubernur itu bisa mencapai minimal Rp 10 triliun sendiri. Jadi saat pilkada kemungkinan Rp 34-35 triliun," ujarnya, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Menko Airlangga Paparkan Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Hal tersebut dikatakan Airlangga kepada media dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi kuartal II, Rabu (5/8/2020).

Airlangga pun berharap pilkada nanti dapat memberi efek meningkatkan kegiatan perekonomian dan meningkatkan perputaran uang yang tak sedikit.

Selain itu, pilkada juga diharapkan dapat meningkatkan sektor konsumsi masyarakat.

Pasalnya, kebutuhan alat peraga pilkada seperti kaos, poster dan kegiatan kampanye lainnya akan dibelanjakan pemerintah daerah dan para kontestan.

Tak jarang pula selama kampanye pilkada nanti permintaan pasar terhadap sembako juga meningkat.

Dari situ, Airlangg pun berpandangan hal ini tentu saja akan membuat kebutuhan belanja masyarakat meningkat dan diharapkan mendorong perekonomian nasional untuk kembali menguat.

Baca juga: Indonesia Terancam Resesi, Pemerintah Diminta Rombak Kebijakan Pemulihan Ekonomi

"Dana beredar akan meningkatkan konsumsi masyarakat terutama untuk alat-alat peraga bagi calon, termasuk di antaranya masker, hand sanitizer dan alat kesehatan lain,” ungkapnya.

Dengan begitu, lanjutnya, pilkada itu sendiri akan menjadi faktor pengungkit untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Selain memaparkan program-programnya, dia juga berharap para kandidat lebih fokus mengampanyekan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Menurutnya, kreativitas para kandidat untuk berkampanye dalam penyediaan masker hingga hand sanitizer akan berpengaruh positif bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Pertumbuhan ekonomi nasional negatif 5,32 persen

Pada kesempatan itu, dia mengumumkan, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua ini berkontraksi hingga negatif 5,32 persen.

“Apabila tidak ada perbaikan dan peningkatan kegiatan perekonomian, maka pada kuartal III dan IV, perekonomian Indonesia terancam mengalami resesi,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Pasalnya jika selama dua kuartal atau lebih pertumbuhan ekonomi negatif, maka sebuah negara bisa dikatakan berada dalam kondisi resesi.

Dia menerangkan, selama pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian nasional yang turun.

Baca juga: Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Pertaruhan

Hal itu dilakukan mulai dari jaring pengaman sosial, stimulus perekonomian hingga berbagai kebijakan politik diberlakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com