Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Kompas.com - 06/08/2020, 06:47 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021, rencana kerja pemerintah serta upaya dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021, rencana kerja pemerintah serta upaya dan kinerja pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kemauan dan kemampuan kepala daerah merupakan kunci pengendalian penularan Covid-19.

Menurut Tito, ada berbagai tipe kepala daerah yang ada di Indonesia.

“Yang pertama ada kepala daerah yang memiliki kemauan sungguh-sungguh, mau tapi tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang pandemi ini," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Kamis (6/8/2020).

Tito menilai, seorang kepala daerah tak perlu menjadi seorang dokter untuk mengetahui seluk-beluk tentang Covid-19.

Baca juga: 41 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Depok, Penambahan Tertinggi Sejauh Ini

Pengetahuan dasar tentang pandemi bisa dipelajari agar mengambil kebijakan yang tepat.

Namun, hal ini juga perlu didukung konsep dan kapasitas anggaran di daerah.

"Oleh karena itu, kemauan saja tanpa diikuti oleh kemampuan yang cukup pasti tidak akan maksimal penanganan Covid,” tegas Tito.

Tak hanya kemauan dan kemampuan, pengetahuan dan keseriusan dalam menangani pandemi menurutnya juga merupakan kunci dari penanganan Covid-19 yang efektif.

“Yang kedua adalah kepala daerah yang memiliki kemampuan artinya pengetahuan, memiliki strategi, konsep dan memiliki kemampuan fiskal yang baik," ungkap Tito.

"Tetapi tidak terlalu serius menangani. Yang penting cari aman, ada, itu juga kurang maksimal pengendalian Covid-19 ini,” lanjut.

Tito juga menjelaskan terburuk terjadi apabila kepala daerah tak punya kemauan sekaligus kemampuan dalam menanganai situasi pandemi.

Baca juga: Pasien Covid-19 Melonjak di Depok, Terbanyak dari Cimanggis

Sehingga, penting bagi kepala daerah untuk memiliki kemauan sekaligus kemampuan dalam menghadapi situasi krisis.

“Yang paling buruk kalau sudah tidak memiliki kemampuan, baik kemampuan strategi penanganan, konsep penanganan pandemi secara sistematik, tidak memiliki kemauan fiskal, anggaran biaya, " kata Tito.

"Setelah itu tidak mau juga, cuek, itu pasti akan hancur-hancuran daerah itu, yang terbaik bagaimana kita membuat agar kepala daerah itu mau dan mampu,” tambahnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X