Kompas.com - 05/08/2020, 21:30 WIB
Ilustrasi seleksi CPNS KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi seleksi CPNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan, pemerintah membuka sekitar 150.000 formasi pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019.

Menurut Suharmen, dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 formasi berpotensi kosong. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada peserta CPNS yang berhasil lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

"17.000 potensi formasi kosong, sebetulnya potensi kosong itu sebagai konsekuensi dari tidak lulus seleksi CPNS," kata Suharmen dalam media briefing BKN, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: BKN: Peserta Tak Wajib Bawa Hasil Rapid Test ke Lokasi SKB CPNS

Kendati demikian, Suharmen mengatakan, untuk mengatasi potensi sejumlah formasi kosong itu, setiap instansi dapat melakukan optimalisasi.

Dia menjelaskan, optimalisasi itu dilakukan pada tahap akhir seleksi, di mana instansi dapat memilih peserta untuk ditempatkan pada posisi kosong tersebut.

Dengan syarat, mereka harus memperoleh nilai atau skor terbaik kedua dan posisi yang akan ditempatkan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi hasil nilai SKD dan SKB gabungan itu nilai yang terbaik, itulah yang mengisi formasi yang kosong tadi. Di hasil akhir belum tentu akan kosong sebanyak 17.000, optimalisasi nanti mekanismenya," ujarnya.

Baca juga: BKN: Peserta CPNS Positif Covid-19 Tetap Ikut Ujian SKB

Adapun pemerintah tetap melanjutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 yang akan digelar pada 1 September hingga 12 Oktober 2020.

Berdasarkan jadwal tersebut, BKN melakukan verifikasi data agar peserta dapat mendaftar ulang seleksi SKB. Hal itu untuk memastikan peserta ujian melaksanakan ujian di wilayah masing-masing.

Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data BKN dengan data yang dimiliki instansi masing- masing. Hal ini untuk memastikan peserta telah lulus mengikuti tiga kali formasi.

Lebih lanjut, verifikasi dilakukan untuk mengindari potensi kecurangan yang dilakukan oleh instansi.

Oleh karena itu, BKN mewajibkan instansi membuat SPTJM untuk disampaikan pada BKN.

Pelaksanaan SKB ini akan diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

Nasional
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

Nasional
BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

Nasional
Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.