Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri berencana memeriksa Anita Kolopaking sebagai tersangka dalam kasus pelarian Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, pada Selasa (4/8/2020).

“Rencananya yang bersangkutan dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka pada tanggal 4 Agustus 2020 pada pukul 09.00 WIB,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono, dalam rekaman video yang dibagikan, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Polri Tetapkan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, sebagai Tersangka

Namun, dia tak merinci lebih lanjut apakah pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan perdana Anita sebagai tersangka atau bukan.

Anita merupakan pengacara atau kuasa hukum Djoko, narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020 silam.

Djoko telah ditangkap setelah buron selama 11 tahun. Ia dijemput di Malaysia dan tiba di Indonesia pada Kamis (30/7/2020) malam.

Baca juga: Terungkap! Red Notice Djoko Tjandra Masih Aktif hingga 2015

Djoko kini berstatus sebagai narapidana dan untuk sementara menjalani hukumannya di Rutan cabang Salemba Bareskrim Polri, Jakarta, untuk keperluan pemeriksaan oleh polisi.

Awi mengatakan, penyidik sudah memeriksa Joko pada Jumat (31/7/2020) lalu sebagai saksi dalam kasus pelariannya.

“Pada tanggal 31 Juli 2020, JST sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik terkait kasus surat palsu yang melibatkan BJP PU,” ujar Awi.

Lebih lanjut, penyidik masih menunggu surat kuasa dari pengacara yang ditunjuk Djoko untuk mendampinginya dalam perkara tersebut, yaitu Otto Hasibuan.

Baca juga: Otto Hasibuan: Djoko Tjandra Akan Ajukan PK

Dalam kasus pelariannya, penyidik Bareskrim telah menetapkan dua tersangka karena diduga membantu pelarian Djoko Tjandra.

Pertama, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo yang telah menerbitkan surat jalan dan diduga terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Djoko Tjandra.

Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan.

Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Selain Prasetijo, penyidik juga telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Koordinasi dengan Bareskrim Polri Usut Aliran Dana Pelarian Djoko Tjandra

Anita dijerat dengan pasal berlapis. Ia disangkakan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.

Dalam kasus ini, dua jenderal Polri lainnya telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik perihal polemik red notice untuk Djoko Tjandra.

Keduanya yaitu, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo.