Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Protokol Kesehatan Covid-19 Saat Mudik Idul Adha Diperketat

Kompas.com - 30/07/2020, 17:24 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan saat arus mudik.

Hal ini menyusul perkembangan kasus terkini, yang menyebut ada lima provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 signifikan akibat perjalanan mudik jelang Hari Raya Idul Adha.

"Kami makanya minta untuk protokol Covid-19 di era mudik ini, arus mudik, supaya diperketat," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Baca juga: 5 Provinsi Catat Penambahan Kasus Covid-19 yang Tinggi akibat Mudik Jelang Idul Adha

Namun, ia sendiri mengaku mendapatkan laporan bahwa arus mudik Idul Adha kali ini tidak seramai mudik-mudik sebelum terjadi Pandemi Covid-19.

Menurut Dasco, ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, yaitu faktor kesehatan dan kedua, yaitu faktor konomi.

"Memang yang mudik menimbang-nimbang masalah kesehatan, juga menimbang-nimbang soal masa ekonomi yang agak berat, sehingga kemauan atau keinginan untuk mudik itu juga berkurang," tuturnya.

Dasco pun mengingatkan agar perjalanan mudik di masa pandemi ini direncanakan dengan baik.

Baca juga: Kutip WHO, Satgas Covid-19 Nilai Mudik Idul Adha Jadi Keputusan Hidup atau Mati

Ia meminta agar seluruh pihak menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam perjalanan mudik.

"Tetapi di balik semua ini, kami minta kepada semua, baik yang mau mudik, yang dipakai sarana kendaraan umum maupun pribadi, pemerintah daerah, semua untuk kemudian untuk melengkapi sarana dan prasana untuk protokol Covid-19 yang ketat," kata Dasco.

Diberitakan, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada lima provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 yang tinggi.

Hal itu diketahui dari data perkembangan kasus harian Covid-19 per 29 Juli 2020. Menurut Wiku, penambahan kasus Covid-19 di lima daerah tersebut terkait erat dengan mobilitas masyarakat yang mudik menjelang Idul Adha.

"Ini adalah daerah-daerah yang kebetulan juga daerah tujuan mudik. Ini adalah kasus dalam satu hari," kata Wiku dalam konferensi pers di BNPB, Kamis (30/7/2020).

Kelima provinsi tersebut adalah DKI Jakarta sebanyak 577 kasus, Jawa Timur 359 kasus, Jawa Tengah 313 kasus, Sumatera Utara 241 kasus, dan Sulawesi Selatan 128 kasus.

Baca juga: Amankan Mudik Idul Adha, Korlantas Polri Turunkan Sepertiga Personel

Wiku menuturkan, penambahan kasus tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam rangka perayaan Idul Adha.

Ia meminta masyarakat yang akan mudik agar mempertimbangkannya kembali dan sebisa mungkin menghindarinya jika tidak terlalu mendesak.

"Karena penyumbang kasus besar (Covid-19) adalah daerah-daerah tujuan dan asal mudik," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com