Kompas.com - 30/07/2020, 06:21 WIB
Jenderal Budi Gunawan saat dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9). Ia menggantikan Sutiyoso. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 
Wisnu WidiantoroJenderal Budi Gunawan saat dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9). Ia menggantikan Sutiyoso. Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Budi Gunawan kembali menjadi sorotan. Kali ini kinerjanya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menuai kritik dari aktivis antikorupsi.

Sebab, BIN di bawah kepemimpinan jenderal purnawirawan polisi bintang empat itu dinilai gagal mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Sugiarto Tjandra.

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana pun meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Budi Gunawan.

"Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan karena terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, Ini Alasannya...

Kurnia menilai, kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa BIN tidak punya kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kasus Cessie Bank Bali itu.

Ketidakmampuan itu terlihat mulai dari saat Djoko Tjandra masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik, hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itu semua menurut dia membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.

Kurnia membandingkan dengan kinerja BIN saat dipimpin Sutiyoso.

Ia mencatat, saat itu BIN sempat memulangkan dua buronan kasus korupsi. Keduanya yakni Totok Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung yang ditangkap di Kamboja pada 2015 dan Samadikun Hartono yang ditangkap di China pada 2016.

Baca juga: Deputi VII: BIN Tak Punya Wewenang Tangkap Koruptor

"Namun berbeda dengan kondisi saat ini, praktis di bawah kepemimpinan Budi Gunawan, tidak satu pun buronan korupsi mampu dideteksi oleh BIN," lanjut Kurnia.

Ia menilai, mudahnya koruptor lalu lalang di Indonesia menjadi tamparan keras bagi penegak hukum.

Ia meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X