Kompas.com - 29/07/2020, 10:22 WIB
Deputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto DOK. BINDeputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap koruptor baik di dalam maupun di luar negeri.

Hal itu sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

"BIN bukan lembaga penegak hukum," kata Wawan merespon pernyataan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Meski demikian, BIN bertindak sebagai koordinator lembaga intelijen negara yang melakukan koordinasi dengan sejumlah penyelenggara intelijen lainnya, seperti TNI, Polri, kejaksaan dan intelijen kementerian maupun non-kementerian.

"Hingga saat ini, BIN terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup, sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono," ujarnya.

Baca juga: ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, Ini Alasannya...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham," imbuh Wawan.

Ia menambahkan, sesuai beleid tersebut, BIN juga memiliki wewenang untuk melakukan operasi di luar negeri dalam mengejar koruptor.

Namun sebagai catatan, tidak semua negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Selain itu, Wawan mengatakan, saat ini ada sejumlah koruptor yang tengah mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Termasuk dalam hal ini buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra.

"Hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

Nasional
Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Aplikasi PeduliLindungi dan Sederet Keluhan Warga Terkait Penggunaannya...

Nasional
Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Nasional
Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Nasional
Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Nasional
Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Nasional
Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Nasional
Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Nasional
PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Nasional
Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Nasional
Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Nasional
Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.