Kompas.com - 29/07/2020, 10:22 WIB
Deputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto DOK. BINDeputi VII Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap koruptor baik di dalam maupun di luar negeri.

Hal itu sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

"BIN bukan lembaga penegak hukum," kata Wawan merespon pernyataan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Meski demikian, BIN bertindak sebagai koordinator lembaga intelijen negara yang melakukan koordinasi dengan sejumlah penyelenggara intelijen lainnya, seperti TNI, Polri, kejaksaan dan intelijen kementerian maupun non-kementerian.

"Hingga saat ini, BIN terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup, sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono," ujarnya.

Baca juga: ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, Ini Alasannya...

"Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham," imbuh Wawan.

Ia menambahkan, sesuai beleid tersebut, BIN juga memiliki wewenang untuk melakukan operasi di luar negeri dalam mengejar koruptor.

Namun sebagai catatan, tidak semua negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Selain itu, Wawan mengatakan, saat ini ada sejumlah koruptor yang tengah mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Termasuk dalam hal ini buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra.

"Hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Nasional
Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Nasional
34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

Nasional
Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Nasional
Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X