Kompas.com - 29/07/2020, 10:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menilai, dalam kasus Djoko Tjandra, pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur standar operasional (standard operational procedure/SOP).

"Hingga saat ini, BIN terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup," kata Wawan dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Wawan menanggapi pernyataan pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Jokowi mencopot Budi Gunawan lantaran gagal mendeteksi keluar dan masuknya buronan kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra.

"Hal itu sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham," ucap Wawan.

Baca juga: Deputi VII: BIN Tak Punya Wewenang Tangkap Koruptor

Ia juga menyampaikan, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri.

Selain itu, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga laporan BIN langsung ke presiden serta tidak perlu disampaikan ke publik.

Berdasarkan undang-undang tersebut, ia menyadari bahwa BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri.

BIN juga memiliki perwakilan di luar negeri, termasuk dalam upaya mengejar koruptor.

Kendati demikian, kata Wawan, tidak semua negara ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Untuk itu, dilakukan upaya lain bila buron kabur ke negara-negata tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Wawan, rata-rata para terdakwa kasus korupsi masih melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

"Demikian juga masalah Djoko Tjandra, masih mengajukan PK, hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki," kata Wawan.

"Jika ada pelanggaran dalam SOP proses pengajuan PK maka ada tindakan/sanksi. BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya," kata dia.

Baca juga: ICW Minta Jokowi Copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, Ini Alasannya...

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Permintaan itu terkait kegagalan BIN dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Sugiarto Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah bepergian di Indonesia.

"Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan karena terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah bepergian di Indonesia," kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2020).

"Presiden Joko Widodo juga harus segera memberhentikan Kepala BIN Budi Gunawan jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia, namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan Mudah-mudahan

Surya Paloh: Yang Enggak Suka Nasdem Bisa Suka Anies Baswedan Mudah-mudahan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Minta PSSI Bertindak Cepat

Nasional
KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

KPK Periksa Seorang Pramugari sebagai Saksi Kasus Lukas Enembe

Nasional
Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Kemenkes: Korban Luka Berat Kanjuruhan 58 Orang, Meninggal Dunia 131 Orang

Nasional
Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Panglima TNI Minta Publik Kirim Video Prajurit TNI yang Anarkis Saat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Soal Kapan Masyarakat Bisa Lepas Masker, Menkes: Tergantung Pak Presiden

Nasional
Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Pemilu 2024, KPU Rancang 1 TPS Maksimal 300 Pemilih

Nasional
Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Minta Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Nasional
Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Soal Akhir Pandemi, Menkes: Presiden Minta Saya Konsultasi dengan WHO

Nasional
Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dan Jokowi Tetap Baik

Anies Baswedan Jadi Capres Nasdem, Surya Paloh Sebut Hubungannya dan Jokowi Tetap Baik

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Usung Anies Jadi Capres, Posisi Nasdem di Kabinet Bakal Digusur?

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Data Polri: Total Korban 450 Orang, 125 di Antaranya Meninggal

Tragedi Kanjuruhan, Data Polri: Total Korban 450 Orang, 125 di Antaranya Meninggal

Nasional
Kasus Suap di MA, KPK Periksa Seorang Asisten Hakim Agung

Kasus Suap di MA, KPK Periksa Seorang Asisten Hakim Agung

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cepat Tangani Korban Tragedi Kanjuruhan agar Jumlah yang Meninggal Tak Bertambah

Jokowi Minta Menkes Cepat Tangani Korban Tragedi Kanjuruhan agar Jumlah yang Meninggal Tak Bertambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.