Kemenko PMK: Investasi Pariwisata Jangan Buat Masyarakat Tersisihkan

Kompas.com - 28/07/2020, 10:44 WIB
Desa Penglipuran yang berada di Bali masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia bersama tiga desa wisata di Indonesia lainnya. (Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf)Desa Penglipuran yang berada di Bali masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia bersama tiga desa wisata di Indonesia lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingatkan agar kehadiran investasi pariwisata di wilayah destinasi super prioritas (DSP) tidak membuat masyarakat setempat jadi terpinggirkan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi mengatakan, meskipun investasi pariwisata di wilayah-wilayah DSP hadir, tetapi harus ada sinergitas agar masyarakat tak tersisih.

"Kehadiran investasi pariwisata di DSP tidak boleh menyebabkan masyarakat menjadi terpinggirkan. Kami ingin memastikan masyarakat terlibat menjadi subyek dalam aktivitas pariwisata khususnya di lokasi DSP," ujar Sonny sebagaimana dilansir dari website Kemenko PMK, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Liburan ke Desa Wisata Cibuntu, Desa di Kaki Gunung Ciremai

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam investasi wisata di daerahnya, maka kesejahteraan mereka pun akan terdampak baik.

Oleh karena itu, sinergi investasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi lokal serta aturan yang jelas pun harus dibangun.

Adapun pengembangan desa wisata merupakan salah satu pelaksanaan transformasi ekonomi desa disamping kegiatan lainnya.

Misalnya desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Baca juga: Buronan asal Amerika Serikat Kasus Penipuan Investasi Ditangkap di Bali

"Pengembangan desa wisata dan desa digital harus mengedepankan peningkatan nilai tambah ekonomi, ketahanan lingkungan maupun kekayaan alam, dan pemberdayaan masyarakat," kata dia.

Ia pun meminta komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerahnya masing-masing sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

Keberlangsungan beberapa desa wisata menunjukkan adanya keberadaan tokoh penggerak sebagai agen perubahan merupakan salah satu kunci keberhasilannya.

Baca juga: Liburan ke Desa Wisata Osing Banyuwangi, Bisa Belajar Tari Gandrung

Berkaitan dengan itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK telah menentukan 10 desa wisata yang telah berhasil dan dijadikan percontohan.

Profil desa-desa wisata tersebut akan disusun dan digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan 205 desa wisata dan desa digital lainnya yang sedang diproses nominasinya.

"Kami terus mendorong pemanfaatan dana desa yang berkualitas untuk program pemberdayaaan masyarakat, salah satunya dengan pengembangan desa wisata," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X